REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar menilai, Airlangga Hartarto sebaiknya melepaskan jabatanya sebagai menteri pascaterpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebab menurutnya, akan sulit bagi Airlangga untuk fokus bekerja membantu Presiden Jokowi, karena juga harus memimpin sebuah Parpol.

"Fokus menteri juga tidak bisa sambilan sebagai Ketum. Jadi ya memilih salah satunya. Dalam konteks ini karenadia sudah memilih Partai Golkar, maka menteri itu harus dilepaskan," kata Idil saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (26/12).

Idil menerangkan, untuk menyelesaikan masalahyang dihadapi Partai Golkar saat ini membutuhkan usaha keras dari Ketua UmumGolkar. Sebagai Ketum Golkar, kata Idil, Airlangga harus berupaya menstabilkankondisi partainya serta membangun citra positif di tahun politik ini.

"Saat ini kondisinya bahwa Golkar masih dalam kondisi yang tidak stabil, harus membangun citra positif Golkar, dan bagaimana Golkar menang pemilu 2019. Ini butuh effort yang luar biasa dan itu saya kira tidak bisa dengan sambilan sebagai menteri," jelasnya.

Karena itu, Idil mengatakan, Airlangga perlu melepaskan jabatannya sebagai menteri. Selain untuk menjaga komitmen Presiden agar menterinya tak rangkap jabatan serta menjaga nama baik pemerintahan, langkah ini juga menunjukan etika politik Airlangga.

"Pak Airlangga harus legowo. Dia harus memahami betul komitmen pemerintah saat iniuntuk bisa menjalankan kabinet dengan kerja secara maksimal dan fokus dalam hal pemerintahan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika