REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah melakukan inventarisasi kepemilikan 60-an rumah yang terbakar di Kampung Gudang, Bogor Tengah pada Senin (25/12) siang. Ini terkait kemungkinan hunian mereka yang berada di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan, pihaknya sudah meminta kepada dinas terkait untuk menegaskan status tanah. "Mereka akan mendata dan melakukan penelitian apakah status ini benar di bawah PT KAI atau bagaimana," kata dia saat berkunjung ke pengungsian korban kebakaran di SD Negeri 01 dan 02 Empang, Bogor, Selasa (26/12).
Menurut Bima, dari hasil inventarisasi tersebut, pihaknya akan melakukan perencanaan terkait pemberian bantuan. Apabila ada warga yang terbukti tinggal di tanah milik PT KAI, mereka tidak akan diberikan bantuan renovasi rumah.
Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, terdapat 76 kepala keluarga (KK) atau 271 jiwa yang terkena dampak kebakaran. Dari total tersebut, setidaknya sebagian di antaranya sudah mengungsi. Sementara itu, sisanya memilih ke rumah saudara ataupun memanfaatkan bagian bangunan yang tersisa.
Kepala BPBD Kota Bogor Ganjar Gunawan menjelaskan, seluruh korban terdampak akan diberikan bantuan berupa biaya kontrakan selama tiga bulan. "Berdasar standar di sini, biayanya Rp 750 ribu per bulan per unit. Kalau dikali tiga bulan jadi Rp 2.250.000 per unit atau per KK. Bantuan ini kami ambil pada besok, Rabu (27/12), menunggu bank buka," ujar dia.
Sementara itu, untuk bantuan perbaikan rumah, BPBD dan Pemkot akan melakukan kajian lagi. Ganjar menjelaskan, Pemkot harus memastikan terlebih status lahan tersebut sudah milik pribadi. Besaran totalnya diperkirakan mencapai Rp 400 juta atau sekira Rp 5 juta apabila semua dibagikan ke 76 KK.
Ganjar mengatakan, dana tersebut kini sudah disediakan dari Pemkot Bogor. "Tidak serta merta memenuhi semua kebutuhan renovasi, melainkan sebagai stimulan. Setidaknya, untuk tahap perbaikan awal, mereka bisa menggunakan dana itu," kata Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika