REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan mengurangi anggaran untuk Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) secara signifikan untuk tahun anggaran 2018-2019.
Kebijakan ini ditafsirkan sebagai desakan lebih lanjut dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang ingin menggiring pengambilan keputusan di badan internasional tersebut sesuai kehendaknya.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan saat musim liburan ini, misi AS untuk PBB mengatakan, anggaran tahun depan akan dikurangi sekitar lebih dari 285 juta dolar AS. Pengurangan yang tidak ditentukan juga akan diberlakukan pada manajemen dan tunjangan jabatan PBB.
Namun, tidak dijelaskan keseluruhan anggaran atau menentukan dampak penurunan dari kontribusi AS.
"Kami tidak akan lagi membiarkan kemurahan hati rakyat Amerika dimanfaatkan," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, dikutip the Guardian, Rabu (27/12).
Dia mengatakan bahwa selama ini PBB terkenal dengan inefisiensi dan terlalu menghambur-hamburkan anggaran.
Dalam pernyataannya, Haley mengaku senang dengan hasil negosiasi anggaran, dan mengatakan misi AS akan terus mencari cara untuk meingkatkan efisiensi PBB sekaligus melindungi kepentingannya.
Momentum pengumuman tersebut menyiratkan pesan yang jelas. Pada Kamis (21/12), Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara dengan hasil 128-9 yang mengecam pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Usai pemungutan suara, Haley mengingatkan majelis bahwa AS merupakan penyumbang terbesar PBB.
"Dan kami akan mengingat pemungutan suara ketika kami dipanggil sekali lagi untuk membuat kontribusi terbesar di dunia kepada PBB, dan kami akan ingat ketika banyak negara memanggil kami, seperti yang sering mereka lakukan, untuk membayar lebih dan menggunakan pengaruh kami untuk keuntungan mereka," kata Haley.
Sebelum pemungutan suara, Trump mengatakan dalam sebuah rapat kabinet, "Biarkan mereka memberikan suara melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kita tidak peduli. Tapi ini tidak seperti dulu di mana mereka bisa memilih melawan Anda dan kemudian Anda membayar mereka ratusan juta dolar. Kita tidak akan dimanfaatkan lagi."
Berdasarkan Piagam PBB, AS bertanggung jawab atas 22 persen dari anggaran operasional tahunan organisasi tersebut. Jumlah itu mencapai sekitar 1,2 miliar dolar AS pada tahun 2017-2018 dan 28,5 persen dari biaya operasi pemeliharaan perdamaian yang diperkirakan mencapai 6,8 miliar dolar AS pada periode yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika