REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono, mengaku tidak keberatan perihal personelnya yang mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah pada 2018 mendatang. Dalam hal ini, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Edi Rahmayadi merupakan salah satu jenderal TNI yang akan turun dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara.

"Kalau memang rakyat membutuhkan kenapa tidak. Mereka berkarier di tempat kita (TNI), tapi kalau ada yang membutuhkan, negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, kenapa tidak, kenapa saya harus halang-halangi," kata Mulyono di SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).

Kendati demikian, Mulyono mengatakan, proses pencalonan tersebut harus melalui prosedur yang benar. Jika telah melalui prosedur yang benar, kata dia, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. "Kalau tidak sesuai prosedur, nambah dosa, tapi kalau sesuai prosedur mah tidak," kata dia.

Edi Rahmayadi sendiri, menurut Mulyono, telah mengajukan proses pengunduran diri pada TNI AD. Ia pun menyatakan, telah menerima dan memproses laporan pengunduran diri itu. Mulyono pun memastikan ia telah mengizinkan Pangkostradnya menjadi calon Gubernur Sumatera Utara.

"Pak Edi sudah mengajukan itu kita sudah proses sampai, Panglima TNI kita tinggal tunggu turunnya saja. Tidak masalah, kalau di saya sudah tinggal ke Panglima," kata Mulyono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika