REPUBLIKA.CO.ID,RIYADH -- PBB menandai 1.000 hari konflik Yaman dengan mengeluarkan sebuah pernyataan, bahwa meningkatnya korban sipil adalah bukti ketidakpedulian dari semua pihak yang terlibat dalam peperangan tersebut. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang bertempur di Yaman menanggapi dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut bias dan meruntuhkan kredibilitas PBB.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis (28/12) untuk menandai 1.000 hari konflik di negara Timur Tengah tersebut, Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Yaman Jamie McGoldrick mengatakan bahwa dia sangat terganggu oleh meningkatnya jumlah korban dari warga sipil. Dia menunjuk pada jumlah korban meninggal dunia dari warga sipil pada 26 Desember sebanyak 68 orang hanya dalam waktu 24 jam.
"Ini adalah bukti ketidakpedulian sepenuhnya terhadap kehidupan manusia, bahwa semua pihak termasuk Koalisi yang dipimpin Saudi, terus menunjukkan dalam perang yang tidak masuk akal ini," ujarnya.
Kemudian tanggapan tersebut diterbitkan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh media yang dikelola pemerintah Arab Saudi, Saudi Press Agency (SPA) mengutip seorang juru bicara koalisi yang tidak disebutkan namanya. "McGoldrick menciptakan keadaan ketidakpastian mengenai informasi dan data yang terus bergantung pada PBB dan meruntuhkan kredibilitasnya," ujar pernyataan tersebut.
"KaMI menyesalkan sikap bias ini, PBB Perlu untuk meninjau ulang mekanisme bantuan kemanusiaannya dan efisiensi stafnya yang bekerja di Yaman," lanjut pernyataan itu.
Dilaporkan CNN, Jumat (29/12), pernyataan yang dikeluarkan PBB tersebut merujuk pada dua insiden yang berdasarkan laporan awal, merupakan serangan udara yang tampakny amenargetkan warga sipil. Dalam serangan pertamaa di sebuah pasar yang sibuk di kecamatan Al Hayma di distrik Attazziah, gubernuran Taizz, menewaskan 54 warga sipil, termasuk delapan anak-anak.
Kemudian serangan kedua serangan udara menyerbu sebuah peternakan di Distrik Attohayta, gubernuran Al Hudaydah, menewaskan 14 orang yang merupakan satu keluarga besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika