REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Manajemen Persebaya Surabaya menyatakan enggan memakai Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) untuk Piala Presiden 2018. Akses jalan masuk dan parkir yang belum memadai menjadi alasannya.
"Dari segi parkir dan akses jalan tidak memadai. Menpora saja harus jalan 5 kilometer untuk masuk GBT," kata Manajer PT Persebaya Khoirul Basalamah dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Surabaya, Jumat (29/12).
Menurut dia, sebenarnya pihak dari panitia Piala Presiden 2018 meminta Persebaya bisa jadi tuan rumah di Surabaya. Namun, dengan kondisi dan pengalaman di laga celebration game di GBT, panitia pelaksana tidak mau mengambil risiko.
Ia menilai sikap dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang melarang akses drag race untuk parkir pada H-1 pelaksanaan celebration game membuat penonton terjebak kemacetan. Hal tersebut yang membuat banyak penonton kecewa hingga ada yang meninggal.
"Kami tidak mendapat support dalam melaksanakan kegiatan pertandingan di Surabaya," ujarnya.
Menurutnya, jika nantinya Persebaya menjadi tuan rumah Piala Presiden di Surabaya dikhawatirkan akan terjadi hal serupa. Untuk itu manajemen hingga saat ini masih belum menyetujui untuk melaksanakan laga Piala Presiden di GBT.
Ia mengatakan salah satu alternatif pertandingan akan di laksanakan di Sidoarjo. "Untuk pertandingan Liga 1 nantinya masih kami pikirkan untuk akses parkirnya jika main di GBT," katanya.
Ketua DPRD Surabaya Armuji meminta kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk memperhatikan sarana dan prasarana di GBT untuk Persebaya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyayangkan sikap dari Pemkot Surabaya yang menutup akses drag race atau balap mobil atau motor untuk parkir saat pertandingan Persebaya.
"Jika melarang ya jauh hari jangan pas pertandingan. Kasihan penonton," katanya.
Selain akses GBT, lanjut dia, DPRD Surabaya juga merekomendasikan agar mess di Karanggayam tidak dikosongkan dan dibongkar hingga ada pertemuan lanjutan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya.
Ia ingin melihat desain yang jelas terkait renovasi kawasan Karanggayam. "Jangan diutak-atik dulu sebelum kami bertemu dinas terkait," katanya.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya Afghani Wardhana mengakui pemakaian parkir di drag race memang tidak diperbolehkan karena bisa merusak lintasan. Ia juga menghormati keputusan rekomendasi terkait renovasi Karanggayam.
"Untuk akses di GBT secara bertahap kami benahi termasuk kebutuhan parkir," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika