Sabtu 30 Dec 2017 17:45 WIB

Wakil Ketua Komisi IX: Kemenkes Harus Evaluasi Imunisasi

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bilal Ramadhan
Ermalena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Foto: Youtube
Ermalena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyebaran wabah penyakit difteri mengalami peningkatan siginifikan pada Desember ini dengan 622 kasus. Kementerian Kesehatan mencatat 169 kabupaten/kota di 29 provinsi mengumumkan status kejadian luar biasa (KLB) difteri per Desember ini meningkat dari sebulan sebelumnya sebanyak 95 kabupaten/kota.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ermalena menilai Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus berani melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pemberian vaksin atau imunisasi difteri kepada anak-anak.

"Ya jadi kan sekarang kan sudah jadi KLB ya hampir di semua provinsi. Memang kita berharap kemenkes harus melakukan evaluasi tentang pemberian imunisasi terhadap anak-anak," ujar Ermalena saat dihubungi pada Sabtu (30/12).

Menurutnya ada beberapa hal yang perlu evaluasi agar pemberian vaksin kepada anak efektif dan tepat sasaran. Yakni bukan hanya ketersediaan vaksin, tetapi juga penggunaan vaksin tersebut. Sebab ada perlakuan khusus terhadap penggunaan vaksin.

"Karna sebetulnya penggunaan vaksin itu sebenarnya perlakuannya khusus tidak seperti biasa. Dia juga kenal temperatur khusus, suhunya harus terjaga dengan baik. Nah kalau seandainya di tengah jalan ada sesuatu yang salah, berarti kemudian saat diberikan bisa saja menjadi tidak ada manfaatnya kepada anak-anak," kata Ermalena.

Menurut dia, evaluasi secara komprehensif juga harus dilakukan terhadap jaringan pemberian imunisasi, mulai dari pengadaan di industri yang dipesan dari Kementerian Kesehatan hingga sampai kepada anak.

"Jadi mulai dari pengadaan di industrinya lalu dipesan oleh Kemenkes kemudian sampai ke fasilitas kesehatan kemudian sampai ke setiap anak," ujar Ermalena.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menambahkan hal tak kalah penting soal pemahaman masyarakat tentang imunisasi. Sebab menurutnya, imunisasi lebih dikenal pada waktu beberapa lalu saat program posyandu dan PKK dilakukan secara gencar baik dari rumah ke rumah maupun di sekitar lingkungan. Berbeda dengan saat ini, kedua gerakan tersebut telah berkurang.

"Kita berharap bahwa anak-anak di mana pun. Itu harus dipastikan bisa datang ke fasilitas kesehatan. Nah dulu di posyandu itu diberikan imunisasi nah sekarang posyandu ada sih, tapi kan enggak sehebat sekarang," ujar Ermalena.

Terlebih pemberian vaksin melalui Outbreak Response Immunization (ORI) Difteri juga dilakukan di sekolah-sekolah. "Nah ini juga harus diberikan pemahaman ke orang tua bahwa memang imunisasi diberikan tidak hanya ke anak bayi tapi berkala. Nah ini banyak juga orang tua tidak terlalu paham dan khawatir imunisasi diberikan kepada anak-anak ketika berada di sekolah. Jadi ini memang harus dilihat secara komprehensif. Karena ini memang luar biasa ya," ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement