REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Wali Kota Gorontalo Marten Taha menemui pemerintah pusat untuk memperjuangkan sejumlan izin kapal bagi para nelayan di daerah tersebut. Langkah itu, menurut Marten, sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada jasa nelayan. Dia menilai merekalah sumber ekonomi kerakyatan.

Tanpa nelayan, maka perekonomian di Kota Gorontalo akan melemah. "Kita patut mengangkat derajat para nelayan karena sangat besar kontribusi yang mereka berikan untuk daerah," katanya, Ahad (31/12).

Perizinan kapal yang ia perjuangkan ke Kementerian Kelautan Perikanan adalah untuk menunjang aktivitas. Pemerintah juga telah memberikan bantuan berupa kapal dan fasilitas lainnya.

Sejauh ini ada beberapa kapal yang belum memiliki izin. Maka pemerintah terus memperjuangkan kelayakan operasi dari kapal nelayan yang belum memiliki izin tersebut. "Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo juga terus memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan di Kota Gorontalo. Kami terus berkomitmen menjadikan nelayan sejahtera," ujarnya.

Marten menambahkan, Pemprov Gorontalo telah mengalokasikan anggaran Rp 12 miliar untuk para nelayan. Anggaran itu disalurkan dalam bentuk fasilitas penunjang seperti motor nelayan yang dilengkapi dengan boks pendingin.

Selain itu ada kapal dan alat pendeteksi posisi ikan. Semua itu diakui Marten dilakukan Gubernur Gorontalo Rusli Habbibie, guna mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas nelayan. "Tahun 2017 ini, Pemprov Gorontalo telah memberikan bantuan 137 unit motor lengkap dengan boks pendingin. Ada juga 11 kapal nelayan. 10 di antaranya akan diberikan di Kota Gorontalo," tutupnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika