REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemerintah Iran memutuskan untuk menutup akses internet, dan memblokir media sosial Telegram dan Instagram. Pemblokiran dilakukan sebagai buntut dari aksi demonstrasi yang terus meluas, hingga berujung kerusuhan.
Dikutip dari Washington Post, Senin (1/1), salah satu alasan pemblokiran tersebut karena belum lama ini sempat tersebar video yang merekam tewasnya dua orang demonstran pada Ahad (31/12) lalu. Karena itu, pemerintah Iran merasa perlu memutus akses internet agar bisa mengontrol kerusuhan akibat aksi protes dari para demonstran tersebut.
Aksi demonstrasi itu juga mendapat kecamatan dari Menteri Dalam Negeri Iran Abdolrahman Rahmani Fazli. Dia memperingatkan para demonstran agar tidak merusak properti publik dalam meluncurkan aksi protesnya.
"Mereka yang merusak properti publik dan menciptakan kekacauan bertanggung jawab di hadapan hukum dan harus membayar harganya," kata Abdolrahman.
Times of Israel memberitakan bahwa pemblokiran dan pemutusan akses internet oleh pemerintah Iran dinilai sebagai upaya untuk membatasi pengetahuan para demonstran, terkait kerusuhan atau informasi lain. Otoritas Iran menduga kuat, media sosial menjadi salahsatu pemicu demonstrasi tersebut.
Semua perusahaan telekomunikasi besar di Iran, seperti yang dicatat oleh Al-Arabiya, dikontrol bersama oleh Korps Pengawal Revolusi Iran dan Khamenei atau memiliki hubungan bisnis yang erat dengan mereka.
"Musuh ingin sekali lagi membuat plot baru dan menggunakan media sosial dan masalah ekonomi untuk memicu hasutan baru," kata ulama Ayatollah Mohsen Araki seperti dikutip Times of Israel, Senin (1/1).
Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menyensor, namun hingga saat ini informasi masih mengalir masuk dan keluar dari Iran kepada sejumlah masyarakat.
Diketahui, aksi masa tersebut dimulai sejak Kamis (28/12) lalu yang diawali protes kenaikan harga. Aksi tersebut, kemudian secara cepat menyebar ke seluruh penjuru Iran dan isu yang berkembang pun meluas menjadi anti-pemerintah Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika