REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, partai politik (parpol) perlu mempersiapkan diri menjelang pendaftaran calon kepala daerah pilkada serentak 2018. KPU dan Bawaslu mengingatkan seluruh parpol bahwa tahun politik sudah dimulai.
"Selama ini banyak pihak yang bertanya apakah KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah siap? Kami selalu ditanya soal kesiapan. Sekarang kami ingin mengingatkan kepada parpol, apakah sudah siap menjadi peserta Pilkada 2018 dan peserta Pemilu 2019?" ujar Arief di kantor DPP Partai Berkarya, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (1/1).
Arief juga mengingatkan bahwa pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada 2018 akan dimulai beberapa hari lagi. "Pendaftaran calon kepala daerah mulai 8-10 Januari," lanjut Arief.
Ia menerangkan, KPU akan mengawali tugas awal tahun dengan melakukan verifikasi faktual terhadap dua parpol baru calon peserta Pemilu 2019 pada Ahad (1/1).
"Kami hadir dengan formasi lengkap pada awal 2018 untuk melakukan verifikasi parpol. Pada hari pertama tahun ini, kami sekaligus menyatakan siap untuk melaksanakan pilkada dan pemilu mendatang (memasuki tahun politik), " ujar Arief.
Selain Arief, tampak hadir enam komisioner KPU lain dalam verifikasi faktual tersebut. Kehadiran KPU juga diikuti oleh Bawaslu yang mengawasi jalannya proses verifikasi faktual. Verifikasi pada Ahad sore dilakukan di dua tempat, yakni DPP Partai Garuda dan DPP Partai Berkarya. Dua parpol ini merupakan parpol baru calon peserta Pemilu 2019.
"Sore ini kami jadwalkan verifikasi faktual di tingkat kepengurusan pusat untuk dua parpol. Di tingkat kepengurusan provinsi juga demikian. Selanjutnya, KPU daerah akan melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dua parpol ini di tingkat kabupaten/kota," ujar Arief.
Senada dengan Arief, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar juga mengharapkan parpol menyiapkan kader-kader terbaik untuk didaftarkan sebagai calon kepala daerah nanti. Bawaslu pun mengingatkan parpol agar memilih para calon kepala daerah yang kompeten, menghindari politik uang, dan tidak memulai kampanye sebelum sah ditetapkan sebagai calon kepala daerah di dapil masing-masing.
"Apakah parpol sudah siap menyalurkan calon terbaik yang bakal dipilih oleh masyarakat? apakah mereka siap untuk memilih para calon yang siap tidak akan //money politics//, yang tidak curi-curi start kampanye lebih dulu? Itu yang paling penting. Sebab, semakin lama masyarakat Indonesia makin pintar, maka sebaikya masyarakat diberikan calon kepala daerah terbaik juga," kata Fritz ketika dijumpai secara terpisah.
Sementara itu, PDI Perjuangan berharap tahun baru 2018 menjadi momentum memperkuat semangat kemanusiaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Tahun politik 2018 menjadi ujian apakah demokrasi Indonesia mampu berdiri kokoh pada pemahaman nilai kemanusiaan yang menyatu dengan nilai ketuhanan, kebangsaan, musyawarah mufakat, dan perjuangan menegakkan keadilan sosial," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, akhir pekan lalu.
Hasto mengingatkan bahwa demokrasi dalam pemilu hanyalah alat sehingga jangan memecah belah bangsa hanya demi dalih kemenangan. Menurut dia, PDI Perjuangan berharap Pilkada 2018, meskipun terjadi persaingan dan kontestasi kekuasaan, watak perikemanusiaan dan perikeadilan tetap menjadi tolok ukur utama kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurut dia, pihak-pihak yang menghalalkan segala cara dan mengingkari nilai kemanusiaan dengan menyebarkan permusuhan, kebencian, dan perpecahan hendaknya tidak dipilih. Hasto mengingatkan bahwa masyarakat belajar dari semua peristiwa pada 2017 bahwa bagaimana demokrasi segala cara mereduksi nilai kemanusiaan sebagai bangsa.
(antara, Pengolah: fitiryan zamzami).
Ikuti Whatsapp Channel Republika