REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyerapan belanja modal dalam APBNP 2017 sebesar Rp208,4 triliun atau 92,8 persen dari target merupakan yang tertinggi sejak 2014.
"Paling positif adalah belanja modal yang meningkat, penyerapannya dari 82 persen menjadi 92,8 persen, atau tertinggi sejak tiga tahun terakhir," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (2/1).
Sri Mulyani mengatakan belanja modal yang mengalami kenaikan dari sisi eksekusi memperlihatkan kuatnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. "Realisasi ini tumbuh 23 persen yang menegaskan adanya dorongan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi dan komitmen atas pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Penyerapan belanja modal pada 2017 ini lebih baik dari realisasi 2014 sebesar 91,6 persen, 2015 sebesar 86,2 persen dan 2016 sebesar 82 persen. Perbaikan kualitas belanja pemerintah pusat ini tidak hanya terjadi untuk penyerapan belanja modal, namun juga atas efisiensi belanja pegawai dan barang serta bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran.
Penyerapan belanja pegawai mencapai Rp 759,6 triliun atau 95,1 persen, belanja barang sebesar Rp 286,7 triliun atau 96,9 persen dan bantuan sosial sebesar Rp 54,6 triliun atau 100 persen dari pagu. Secara keseluruhan, penyerapan belanja Kementerian Lembaga telah mencapai Rp 759,6 triliun atau 95,1 persen dari pagu sebesar Rp 798,6 triliun.
Selain itu, penyerapan belanja non Kementerian Lembaga yang diantaranya mencakup subsidi sudah mencapai Rp 500 triliun atau 88 persen dari pagu Rp 568,4 triliun. Dengan pencapaian tersebut, maka realisasi belanja pemerintah pusat dalam APBNP 2017 telah mencapai Rp 1.259,6 triliun atau 92,1 persen dari target Rp 1.367 triliun.
"Semua belanja yang mempengaruhi masyarakat dan ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Ini sesuai dengan tujuan APBN yang ingin melindungi masyarakat dari shock merosotnya harga komoditas dan menjaga momentum growth tidak merosot di bawah lima persen," kata Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika