REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Bupati Purbalingga Tasdi meminta agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 Kabupaten Purbalingga bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna.

''APBD itu merupakan kumpulan aspirasi dari eksekutif, legislatif dan masyarakat. Jadi program maupun kegiatan yang dilaksanaan bukan hanya harus selesai. Tapi hasilnya juga harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,'' jelas Bupati saat menyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD di pendopo Setda setempat, Rabu (3/1).

Dia menyebutkan, penyusunan APBD 2018 juga lebih difokuskan untuk pencapaian target kinerja yang berorientasi pada kenaikan IPM di Kabupaten Purbalingga. Antara lain, mencakup aspek 'Pro Poor' yang berarti berorientasi pada program pengentasan kemiskin, 'Pro Job' atau mampu mendorong terciptanya lapangan kerja, 'Pro Growth' atau mempu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan 'Pro Environment' yang berarti harus memperhatikan masalah lingkungan hidup.

Setelah penyerahan DPA SKPD, Bupati berharap SKPD terkait segera memulai program dan kegiatannya. ''Salah satu fungsi APBD juga menjadi pelumas kegiatan ekonomi masyarakat. Bila APBD segera dilaksanakan, secara tidak lansung juga menyebabkan perekonomian dapat bergerak lebih. Untuk itu, saya minta awal Februari sudah mulai berjalan,'' ujarnya.

Bupati juga mengingatkan, tahun 2018 merupakan tahun politik dimana akan dilaksanakan pemilihan gubernur Jateng. Untuk itu, dia minta masing-masing SKPD bisa melakukan percepatan dan efisiensi dalam penggunaan APBD 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika