REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan sejumah perwakilan dari kesultanan dan kerajaan dari berbagai daerah. Dalam pertemuan ini, salah satu yang diminta adalah diterbitkannya undang-undang guna memproteksi kerajaan.
Sultan Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Putera Ferryandi mengatakan, rancangan ini sudah dibicarakan dengan Presiden Jokowi. Undang-undang (UU) ini perlu karena banyak pihak termasuk kepala di pemerintahan yang melupakan sejarah mengenai keberadaan kerajaan.
"Semoga dengan keinginan kami ini bisa dirancang atau dibuat UU tentang kesultanan, agar kepala-kepala pemerintahan tiap daerah tidak pernah melupakan sejarah, di mana asalnya sejarah berawal dari kami," kata Feryandi, Kamis (4/1).
Yandi, sapaan akrabnya, mengapresiasi keinginan Jokowi untuk membangun hubungan dengan para anggota kerajaan di Indonesia. Sebab, sultan dan raja lah yang dulu terlebih dahulu berkuasa di Indonesia sebelum sekarang digantikan oleh sosok Presiden, termasuk Presiden Jokowi.
Dia berharap dari pertemuan ini bisa membangun Indonesia yang lebih baik dan membalikan kembai citra bangsa. "Kemudian semoga pelestarian budaya dan keanekaragaman budaya kita tidak pernah terlupakan," ujarnya.
Raja Kesultanan Lampung Edward Syah Pernong pun mengharapkan agar keraton-keraton Indonesia masuk dalam unit kerja kepresidenan. Hal ini, kata dia, diperlukan agar keraton terlibat secara nyata dan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai kebijakan pembangunan bangsa.
Kami ingin keterlibatan keraton ini secara nyata implementasinya dan interaksinya, ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan ini. Sehingga kami mengharapkan keraton ini ada dalam unit kerja kepresidenan, kata Edward saat berdialog dengan Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Dengan adanya unit kerja kepresidenan untuk kerajaan di Nusantara, lanjut dia, Presiden dapat mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat bawah. Tak hanya itu, ia juga berharap agar unsur-unsur keraton dapat tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk turut berperan menentukan pembangunan di masing-masing daerahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika