REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dewan Keamanan (DK) PBB belum dalam satu suara dan pandangan terkait bagaimana seharusnya merespons pergolakan di Iran. Pemerintah Rusia, misalnya, berpendapat pergolakan di Iran adalah masalah domestik dan tidak sepatutnya diintervensi pihak ekstrenal.
DK PBB sedang merencanakan sebuah pertemuan pada Jumat (5/1) untuk membahas pergolakan di Iran. Pertemuan ini merupakan permintaan langsung Amerika Serikat (AS) yang menilai masalah Iran perlu segera direspons PBB.
"Ini adalah masalah hak asasi manusia yang mendasar bagi rakyat Iran, tapi ini juga masalah keamanan dan perdamaian internasional," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley pada Kamis (4/1) malam waktu setempat.
Oleh sebab itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mencela usulan AS terkait pertemuan di Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi di Iran. "Delegasi AS tidak diragukan lagi memiliki sesuatu untuk dibagikan dengan dunia. Sebagai contoh, Nikki Haley dapat membagi pengalaman Amerika mengenai demonstrasi-demonstrasi," ujar Zakharova mengejek usulan Haley.
Jaksa Agung Iran Mohammad Jafar Montazeri pada Kamis mengungkapkan, seorang pejabat CIA menjadi perancang utama demonstrasi besar-besaran di negaranya. Selain itu, Duta Besar Iran untuk PBB Gholamali Khoshroo mengeluhkan cicitan Presiden AS Donald Trump yang dianggap menghasut rakyat Iran untuk melakukan tindakan onar.
Trump memang telah mengomentari situasi di Iran melalui akun Twitter pribadinya. Ia memuji para demonstrasi dan menyatakan penghormatan kepada rakyat Iran yang tengah berupaya menggulingkan pemerintahan yang korup.Trump pun menjanjikan dukungan besar dari AS kepada rakyat Iran.
Gelombang demonstrasi di Iran terjadi sejak pekan lalu. Unjuk rasa besar-besaran ini digelar dalam rangka memprotes naiknya harga komoditas di sana. Aksi demonstrasi ini pun diwarnai kericuhan yang telah menyebabkan sedikitnya 21 orang tewas.
Garda Revolusi Iran: Demonstrasi Sudah Berakhir
Ikuti Whatsapp Channel Republika