REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dewan Keamanan PBB merencanakan pertemuan darurat mengenai demonstrasi Iran pada Jumat (5/1). Pertemuan ini dilakukan setelah AS meminta PBB menunjukkan dukungannya pada pemrotes anti-pemerintah Iran.

Juru bicara dewan presiden Kazakhstan, Alma Konurbayeva mengkonfirmasi pertemuan pada Jumat sore tersebut mengenai Iran. Ini setelah AS meminta sesi tersebut.  Namun anggota dewan dapat meminta pemungutan suara sebelum pembahasan topik. DK PBB akan mengambil sembilan dari 15 suara untuk diajukan.

"Ini adalah masalah hak asasi manusia yang mendasar bagi rakyat Iran, tapi ini juga masalah keamanan dan perdamaian internasional," ujar utusan AS untuk PBB Nikki Haley, dalam sebuah pernyataan Kamis malam.

Sebanyak 42 ribu warga Iran ikut dalam demonstrasi dan kerusuhan yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi. Sedikitnya 21 orang tewas dan ratusan lainnya ditangkap. Sementara itu, puluhan ribu orang juga melakukan demonstrasi pada Rabu dengan mendukung pemerintah.

Anggota DK PBB Rusia tak sepakat masalah Iran dimasukan ke dalam sidang darurat. Kedutaan Besar Rusia di AS memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam isu domestik Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova juga mencela seruan AS untuk sebuah diskusi PBB.

"Delegasi AS pasti memiliki sesuatu untuk dibagikan dengan dunia. Sebagai contoh, Nikki Haley dapat berbagi pengalaman Amerika mengenai demonstrasi. Sepertipenangkapan massal selama demonstrasi di Wall Street,"kata Zakharova di Facebook.