REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan mengevaluasi tarif Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) yang saat ini dipatok Rp 70 ribu. Tarif KA Bandara Soekarno-Hatta dan direncanakan akan disamakan dengan tarif KA Bandara Kualanamu, yaitu Rp 100 ribu.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri mengatakan meskipun tarif merupakan sudah ranah komersil yaitu PT Railink serta induk perusahaan PT KAI dan PT Angkasa Pura II, namun pihaknya akan mengevaluasi tarif yang sesuai untuk masyarakat.
"Karena komersial bukan pemerintah yang menentukan tarif, murni bisnis untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan untuk menutup biaya operasional tadi," katanya usai penandatanganan kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) tahun 2018 dengan PT KAI (Persero) di Jakarta, Jumat (5/1).
Zulfikri mengatakan berdasarkan studi kelaikan memang tarif KA Bandara dipatok Rp 100 ribu, namun pemerintah sepakat memberikan tarif promo pada awal pengoperasian, yaitu Rp 30 ribu dan saat ini tarif normal Rp 70 ribu. "Nanti kita evaluasi, tapi yang jelas saya katakan itu memang pelayanan komersial dan itu ditentukan oleh operator sebenarnya. Kita hanya menentukan batas atas, batas bawah saja," katanya.
Namun, dia menilai tidak menutup kemungkinan bahwa KA Bandara akan mendapat subsidi, seperti kereta rel listrik (KRL). "Kita lihat ya kita evaluasi lagi karena seperti KRL Jabodebek 'kan akhirnya kita subsidi juga yang tadinya enggak mungkin. Selama ini subsidi kita hanya PSO dan perintis yang punya kriteria tersendiri sebetulnya perintis itu seperti apa, pelayan KA seperti apa, PSO juga pelayanan KA seperti apa," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi berjanji akan mencarikan solusi agar tarif KA Bandara tidak terlalu tinggi, salah satunya adalah dengan subsidi. Budi juga mengatakan pihaknya akan mencarikan sponsor untuk PT Railink apabila subsidi tidak bisa dilakukan untuk menambal tarif KA Bandara.
"Karena ini entitas bisnis, kami enggak bisa memaksa mereka dengan pendapatan yang rendah. Nanti kita carikan sponsor," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika