Sabtu 06 Jan 2018 19:00 WIB

'Kandidat Pilkada Harus Siap Berada di Pusaran Propaganda'

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Bilal Ramadhan
Pilkada Serentak (Ilustrasi)
Foto: Republika/ Wihdan
Pilkada Serentak (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto menilai isu moralitas memang menjadi santapan empuk untuk digulirkan ke publik menjelang Pilkada Serentak 2018. Isu inilah yang kemudian contohnya digunakan untuk menyerang Abdullah Azwar Anas di Pilgub Jatim.

"Selain isu SARA, isu moralitas itu memang gampang digoreng. Sehingga, kalau dikatakan apakah bad news itu berpotensi menyumbang citra negatif, sudah pasti. Tapi, masalahnya adalah, kalau penanganan krisisnya bagus oleh tim pemenangnya Anas dan Gus Ipul itu, bisa saja tidak sampai merusak secara destruktif atau meluas," kata dia kepada Republika.co.id, Sabtu (6/1).

Gun Gun menjelaskan, parahnya lagi jika rumor negatif yang tersebar itu benar adanya. Rumor tersebut kemudian bisa terus digulirkan secara bertahap untuk menjatuhkan lawan politik di momen Pilkada Serentak 2018 ini. Bukan mustahil, pengguliran isu tersebut akan dilakukan sampai pada tahap pencoblosan.

"Bisa saja itu dikapitalisasi sebagai serangan dari pihak lain yang mencoba melakukan pembunuhan karakter, tapi ini akan punya efek bumerang kalau peristiwanya benar, yang kemudian akan dicicil seiring dengan waktu perjalanan kampanye hingga pencoblosan," paparnya.

Karena itu, menurut dia, semua kandidat yang berkontestasi pada Pilkada Serentak 2018 ini perlu menyiapkan diri untuk berada di pusaran isu dan serangan kampanye serta propaganda. Namun, lanjutnya, rumor apapun tidak akan menurunkan elektabilitas pasangan calon secara signifikan bila rumor tersebut tanpa disertai bukti otentik.

"Semua kandidat harus siap berada di pusaran isu, attacking campaign bahkan propaganda. Tapi sekuat apapun propaganda dan attacking campaign, meski punya sumbangan negatif, tidak akan benar-benar merusak. Ini berbeda jika ada data atau dokumen, atau ada bukti yang kemudian mengarah kepada kebenaran," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement