Sabtu 06 Jan 2018 19:24 WIB

Pembentukan Satgas Anti-SARA dan Politik Uang Dinilai Tepat

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Endro Yuwanto
Hery Sucipto
Foto: Istimewa
Hery Sucipto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahapan Pemilukada akan segera dimulai dengan dibukanya pendaftaran pasangan calon (paslon) pada Senin (8/1). Untuk antisipasi hal tak diinginkan dan agar Pemilukada berlangsung aman damai dan bersih, Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-SARA dan politik uang (money politic).

Direktur Pusat Kajian Keamanan dan Strategi Global (PKKSG) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Hery Sucipto menilai langkah Polri tersebut sebagai strategi yang tepat.

"Keputusan dan strategi Polri itu sudah tepat dengan membentuk Satgas Anti-SARA dan Politik Uang. Dan ini saya kira sebagai bentuk antisipasi serta cegah dini terhadap hal-hal yang tak diinginkan," ujar Hery kepada Republika.co.id, Sabtu (6/1).

Menurut Hery, konten-konten berbau SARA selalu membanjiri tema kampanye terutama kampanye melalui medsos. Kampanye hitam, lanjut dia, akan dilakukan berbagai pihak dengan tujuan membunuh karakter lawan politik maupun untuk keuntungan politik tertentu. "Dan ini sudah mulai beredar kampanye hitam dan SARA di berbagai daerah meski tensinya masih rendah. Tapi kampanye anti SARA dan hitam ini akan makin meningkat seiring mendekatnya pencoblosan Juni mendatang," ucapnya.

Untuk itu, Hery mendukung Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengambil sikap tegas dalam penegakan hukum terkait pesta demokrasi Pemilukada. "Sikap tegas sangat diperlukan dan Kapolri sudah mengeluarkan statemen akan menindak tegas bagi mereka yang melanggar hukum, terutama kampanye hitam, anti-SARA dan politik uang," katanya.

Hery juga mengapresiasi Kapolri yang mengajak penegak hukum lain seperti KPK dan kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya bagi pasangan yang berkompetisi dan bermasalah hukum agar diproses setelah pencoblosan untuk menghindari konflik kepentingan dan tuduhan penegak hukum bermain politik.

Anggota Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah ini meminta seluruh pasangan yang berkompetisi di Pemilukada untuk mengedepankan politik santun dan politik moral. "Hangat boleh, namanya juga politik. Namun tetap kedepankan politik yang menjunjung nilai-nilai moral dan kesantunan demi keutuhan bangsa," jelas Hery.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement