REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Bekto Suprapto, mengatakan majunya perwira menengah/tinggi kepolisian sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada belum tentu sebanding dengan elektabilitasnya.

Menurut Bekto, masih banyak perwira polisi yang gagal menjadi menjadi kepala daerah, tetapi luput dari pemgamatan masyarakat. "Ada contoh yang berhasil, misalnya Pak Piet Inkiriwang yang menjadi Bupati Poso selama dua periode," ujar Bekto dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1).

Sebelum menjabat sebagai Bupati Poso, Piet merupakan perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Piet menjabat sebagai Bupati Poso pada 2005-2010 (periode I) dan 2010-2015 (periode II).

Namun, lanjut Bekto, selain Piet masih banyak pejabat polisi yang gagal saat bertarung di Pilkada. Artinya, kata dia, jabatan sebelumnya sebagai petinggi di kepolisian tidak serta merta membawa dampak positif terhadap elektabilitas seseorang.

"Contoh yang gagal juga banyak sekali, dan tidak diingat oleh masyarakat. Memang Sebaiknya diteliti tentang banyaknya jumlah yang gagal jika dibandingkan yang berhasil," ungkap Bekto.

Sementara itu, Politisi Golkar yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), Andi Sinulingga, juga mengungkapkan hal serupa. Partai Golkar sendiri pernah mendukung sejumlah petinggi militer di Pilkada Jawa Barat (Jabar), Sumut, Aceh dan Sulawesi Barat (Sulbar) dan mengalami kekalahan.

Berdasarkan hasil tersebut. Andi mengakui jika memang banyak petiggi militer yang didukung tidak menang di Pilkada. Karena itu, para politisi menurutnya harus menangkap pesan ini. "Bahwa sebenarnya, masyarakat ingin peradaban sipil lebih tegak dalam demokrasi kita," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika