REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyarankan investor yang tertarik menanamkan modalnya pada jalur kereta layang ringan atau Light Rail Transit (LRT) untuk mengambil jalur menuju dan ke bandara karena secara ekonomi lebih potensial. "Saya mengusulkan ada beberapa jalur yang sangat potensial, terutama menuju Bandara Soekarno-Hatta, baik itu dari Halim menuju Soetta maupun daerah-daerah selatan dari 'MRT' diteruskan ke BSD dan Alam Sutera, pasti merupakan jalur-jalur ekonomis di situ," tutur Budi di Jakarta, Senin (8/1).
Budi mengaku pemerintah menyambut baik apabila investor berminta terhadap proyek-proyek strategis, seperti LRT karena APBN tidak sepenuhnya bisa menutupi seluruh biaya proyek infrastruktur. Salah satu yang sudah menyatakan minatnya dalam proyek LRT, yaitu perusahaan minyak, PT Ratu Prabu Energi Tbk.
"PT Ratu Prabu sejak setahun lalu sudah menyampaikan pada kami, dan kami sampaikan untuk menyambut baik apabila ada swasta yang ingin membangun di Indonesia karena APBN tidak cukup membiayai pembangunan seluruhnya, khususnya LRT," ujarnya.
Namun, Ia mengatakan akan melakukan studi terlebih dahulu terhadap para calon penanam modal terkait rekam jejaknya selama ini melalui penyerahan proposal dan beauty contest. "Tentunya Ratu Prabu ada kewajiban untuk menggandeng operator baik dalam maupun luar negeri, pada dasarnya pemrintah membuka selbar-lebarnya, kita harus sepakat jangan sampai ini menjadi boomerang," ucapnya.
Terkait aturan, Budi menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menyederhanakannya agar investor lebih leluasa untuk masuk dalam pembangunan proyek infratstruktur. "Peraturan Menteri tentu tidak boleh menjadi halangan bagi investasi yang ada di Indonesia, apabila ada aturan yang tidak memungkinkan, kita bahas. Saya pikir bisa dilaksanakan asalkan dengan tata kelola yang baik," ujarnya.
Mengenai nilai investasi yang mencapai Rp 400 triliun, Menhub mengaku tidak mau berkomentar. "Saya tidak meu berkomentar tentang besaran, LRT Jabodebek itu Rp 29 triliun, berarti itu 13 kali lipatnya. Kita inginnya dilakukan bertahap karena ada porsinya, tidak seperti sebelumnya nanti kan repot," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika