REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan, Polri tidak ingin para perwira yang turun di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan politik. Untuk itu, Polri pun melakukan langkah antisipasi.
"Semoga tidak (menyalahgunakan jabatan), kan Beliau-beliau (para perwira) sekarang sudah dimutasi tidak menjabat kewilayahan maupun strategis," kata Setyo di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/1).
Seperti diketahui, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin yang maju dalam Pilgub Kaltim dimutasi sebagai Perwira Tinggi (Pati) di Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Mabes Polri dalam rangka persiapan pensiun. Kemudian, Dankorbrimob Irjen Pol Murad Ismail yang sudah mendapat beberapa rekomendasi dukungan Parpol untuk Pilgub Maluku dirotasi sebagai analis kebijakan utama bidang Brimob Mabes Polri.Sementara, Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Anton Charliyan mengikuti Pilgub Jawa Barat, posisinya digeser dari Wakalemdiklat Polri menjadi analis utama bidang Sespimti Lemdiklat Polri.
Setyo menyatakan, Polri pun dipastikan akan terus memantau pergerakan semua personel Polri, termasuk Jenderal yang masih berada di tubuh Polri menuju pencalonan diri ke Pilkada. Tugas tersebut dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.
Kendati demikian, meski nantinya para jenderal tersebut telah melepaskan jabatan Polri, hubungan emosional antar anggota bisa saja masih muncul. Namun, Setyo memastikan para perwira tersebut tidak bisa menggerakkan anggota.
"Kalau pada pensiun kan dia sudah masyarakat biasa. Kalau dengan anggota kan ada hubungan emosional biasa, tapi tidak bisa menggerakkan anggota, tidak ada komando, Polri terikat kode etik, tidak boleh berpolitik praktis," kata Setyo menjelaskan.
Sejauh ini, tiga perwira Polri tersebut telah resmi mendapatkan rekomendasi dari Parpol untuk maju di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah pada 2018. Ketiganya mendapatkan rekomendasi dari Parpol yang sama, yakni PDIP. Kendati demikian, belum ada pengunduran diri resmi dari para jenderal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika