REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah menjerat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dalam kasus jual beli jabatan dan kasus penerimaan gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Taufiq sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Taufiq diduga melakukan TPPU setelah adanya pengembangan penyidik dari penerimaan gratifikasi dari sejumlah pihak terkait fee proyek, fee perizinan, atau fee promosi atau mutasi dalam rentang waktu 2013-2017 dengan nilai setidaknya hingga Rp 5 miliar.
"Terkait dengan penerima gratifikasi tersebut, KPK kemudian menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang dari tahun 2013-2017. TFR (Taufiqurrahman) diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang tunai dalam bentuk lainnya," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin (8/1).
Febri menuturkan, aset-aset tersebut dibelanjakan Taufiq melalui pihak lain dan saat ini telah disita penyidik sebagai barang bukti. Adapun aset-aset tersebut berupa, satu unit mobil Jeep Wrengler Sahara Artic 4D tahun 2012, dan satu unit mobil smart Fortwo, serta satu bidang tanah seluas 12,6 hektar di Desa Suru, Ngetos, Nganjuk.
Febri menambahkan, penyidik KPK masih akan terus mendalami dugaan penerimaan lain yang dilakukan Taufiq, baik dari sejumlah proyek maupun promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. "Sehingga penerimaan sampai saat ini Rp 5 miliar dapat bertambah," tambah Febri.
Atas perbuatannya, Taufiq dijerat Pasal 3 atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Sebelumnya, dalam kasus suap jual beli jabatan, Taufiq disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara dalam kasus penerimaan gratifikasi ia dijeratl Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 UU Tipikor.
