REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Tengku Erry Nuradi mengaku legawa ditinggal sejumlah partai pendukungnya beberapa hari jelang pendaftaran Pilgub 2018. Gubernur Sumut petahana ini akhirnya harus gigit jari setelah partainya sendiri mengalihkan dukungan kepada Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah alias Ijeck.
Meski begitu, sebagai Ketua DPW Nasdem Sumut, Erry mengaku tetap akan mendukung Edy-Ijeck. Hal itu dibuktikan dengan kehadirannya ke kantor KPU Sumut di Jl Perintis Kemerdekaan, Medan, hari ini, Senin (8/1).
Bersama lima ketua partai pendukung lain, Erry datang untuk mendampingi Edy-Ijeck mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumut. Kepada wartawan yang menemuinya usai pendaftaran, Erry mengaku dapat menerima keputusan politik yang akhirnya membuat dia tak bisa maju tersebut.
"Kami sudah berusaha. Tapi sesuai aturan, harus 20 persen (dukungan partai pengusung) dan ternyata ada partai yang menarik diri sehingga tidak mencapai 20 pesen. Jadi kami tidak bisa maju. Tentu kami harus terima dengan lapang dada," kata Erry, Senin (8/1).
Sebagai partai pendukung, Erry mengatakan, Nasdem akan berupaya maksimal agar Edy-Ijeck terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2018-2023. Mantan Bupati Serdang Bedagai ini pun berharap, jika terpilih kelak, pasangan berakronim ERAMAS itu dapat melanjutkan program yang sudah dia bangun.
"Mari kita bangun Sumut, kita lanjutkan semua, program yang sudah ada dilaksanakan. Semoga Sumatra Utara ke depan lebih baik," ujar dia.
Sebelum Nasdem, Golkar telah lebih dulu meninggalkan Erry dan mengalihkan dukungannya kepada Edy-Ijeck. Padahal, sejak jauh hari, partai berlambang pohon beringin itu telah mendeklarasikan dukungan kepada Erry sebagai bakal calon gubernur.
Edy-Ijeck sendiri didukung oleh Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Nasdem. Belakangan, Hanura juga merapat ke koalisi ini. Dengan begitu, ERAMAS telah mengantongi 60 kursi di DPRD Sumut yang berasal dari Golkar (17 kursi), Gerindra (13 kursi), PKS (9 kursi), PAN (6 kursi), Nasdem (5), dan Hanura (10 kursi).
Ikuti Whatsapp Channel Republika