REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tak akan tebang pilih dalam melakukan pembangunan di Tanah Air. Ia mengatakan, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, maka pembangunan harus dilakukan secara Indonesia sentris di seluruh pelosok Tanah Air.
Pembangunan, kata Jokowi, tidak hanya dilakukandi wilayah Jawa saja. Namun juga di seluruh daerah. Tidak ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang dikesampingkan. Tidak ada daerah yang dianaktirikan, semuanya anak kandung Ibu Pertiwi, kata Jokowi, dikutip dari siaran resmi Istana, Selasa (9/1).
Jokowi menyampaikan, daerah-daerah 3T yakni terdepan, terluar, tertinggal juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan tidak boleh ditelantarkan. Seperti pembangunan yang dilakukan di pos lintas batas di daerah perbatasan di NTT.
"Di NTT telah kita bangun tiga pos lintas batas yang dulunya kayak kantor kelurahan," ujarnya saat memberikan sambutan dihadapan para peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Tahun 2018, di Auditorium Tilangga, Kabupaten Rote, NTT.
Kunjungan Presiden Jokowi ini merupakan kunjungan pertama Presiden Republik Indonesia yang menginjakkan kaki di Pulau Rote. "Dengan menginjakan kaki di Pulau Rote, saya sudah lengkap melihat Indonesia dari ujung ke ujung," ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyampaikan kedaulatan yang telah dijalankan pemerintah. Mulai dari program BBM satu harga di seluruh Indonesia, pemberantasan illegal fishing, pengembalian blok Mahakam, hingga perundingan dengan PT Freeport yang masih berjalan.
"Yang di Freeport baru diurus, kalau sudah rampung akan saya beri tahu. Alot banget sudah tiga tahun. Nggak apa alot asal nggak kalah," ucapnya.
Jokowi meyakini, dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, Indonesia akan menjadi negara maju, adil, dan sejahtera.
Dalam acara ini, Presiden turut didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika