REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berharap sebanyak 14 provinsi di 86 kabupaten pada akhir Januari 2018 nanti bisa melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI) yaitu pemberian imunisasi setelah mendapat laporan penyakit difteri. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kemenkes Elizabeth Jane Soepardi membenarkan, sebanyak 86 kabupaten yang ada di 14 provinsi akan melakukan ORI kabupaten.

"Kami harapkan akhir januari 2018 bisa dilakukan (ORI kabupaten)," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (9/1).

Saat ini vaksin untuk difteri seperti tiga dosis imunisasi dasar Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis-B dan Haemofilus influensa tipe b (DPT-HB-Hib) pada usia 2, 3 dan 4 bulan, satu dosis imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib saat usia 18 bulan, satu dosis imunisasi lanjutan difteri tetanus (DT) bagi anak kelas 1 SD/sederajat, satu dosis imunisasi lanjutan Tetanus difteri (Td) bagi anak kelas 2 SD/sederajat, dan satu dosis imunisasi lanjutan Td bagi anak kelas 5 SD/sederajat tengah disiapkan. Ia menyebutkan kendala yang terjadi adalahproses administrasinya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penghasil Vaksin,Bio Farma diakuinya memang sudah menjalin kontrak kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

"Tapi kok di LKPP, vaksinnya belum tayang, bagaimana mau belanja. Karena ini pengadaannya dengan sistem e-catalogue, jadi belanja online," ujarnya.

Jane optimistis meski dilakukan serentak di 14 provinsi, jumlah ketersediaan vaksin nantinya mencukupi kebutuhan karena Bio Farma memprioritaskan program.

"Jadi vaksin untuk program didahulukan dan sisanya baru dijual untuk swasta. Jadi tidak mungkin kekurangan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika