REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan hingga Selasa (9/1) pagi, Pimpinan DPR belum menerima surat dari Fraksi Partai Golkar terkait nama yang diajukan sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto.

"Surat dari Fraksi Partai Golkar belum masuk di Pimpinan DPR hingga pagi ini, karena itu kami akan tetap menggelar Rapat Pimpinan setelah Rapat Paripurna DPR untuk menyampaikan kembali pesan bahwa memang sebaiknya Ketua DPR tidak boleh terlalu lama dibiarkan kosong," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/1).

Menurut dia, kursi Ketua DPR tidak boleh terlalu lama kosong karena banyak hal-hal yang harus disepakati dan dibahas dengan komposisi kepemimpinan yang dipimpin Ketua DPR definitif. Dia menjelaskan kalau sudah ada permintaan melantik Ketua DPR baru yang diajukan Fraksi Golkar, maka Pimpinan DPR mengadakan Rapim dahulu lalu dilakukan Rapat Paripurna DPR.

"Namun Senin (8/1) malam hingga Selasa (9/1) pagi tidak ada surat permohonan pelantikan Ketua DPR yang baru," ujarnya.

Fahri menjelaskan kalau ada surat dari Fraksi Partai Golkar yang meminta Ketua DPR dilantik, tentunya diprioritaskan yaitu dengan cara mengadakan Rapim lalu mengundang Badan Musyawarah (Bamus). Setelah itu, menurut dia, baru dilaksanakan Rapat Paripurna dan mengundang Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk melantik Ketua DPR yang baru.

Selain itu Fahri menjelaskan agenda Rapat Paripurna hari ini adalah pembacaan pidato Plt Ketua DPR sebagai pertanda dimulainya Masa Sidang diawal tahun 2018. "Nanti yang akan membaca pidatonya Pak Fadli Zon tentunya sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR dan tidak akan lama tentunya karena sepertinya belum ada permintaan melantik Ketua DPR hari ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika