REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Rencana pemerintah untuk membuka peluang impor beras mendapat penolakan dari para petani di daerah lumbung padi, Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Ketimbang impor yang akan menghancurkan petani, mereka meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola distribusi beras.
"Saya tidak setuju impor beras, " kata Ketua Himpunan Kerukunan TaniIndonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon, Tasrip Abu Bakar, kepada Republika.co.id, Rabu (10/1).
Menurut Tasrip, impor beras bisa dilakukan jika produksi beras di dalam negeri memang mengalami kekurangan. Sedangkan saat ini, dia menilai produksi beras masih cukup.
Apalagi, kata Tasrip, selama ini para petani juga sedang berusaha keras menggiatkan peningkatan produksi padi. Namun ternyata, pemerintah malah membuka opsi impor beras. "Ada apa ini? Apa mau ada kartel besar-besaran?" kata Tasrip.
Tasrip mengatakan, jika impor beras hanya karena masalah harga beras yang naik di pasaran, maka yang harus diperbaiki adalah tata kelola distribusi beras. Menurutnya, tingginya harga beras lebih diakibatkan oleh tata kelola distribusi beras.
Dia menyebutkan, harga gabah saat ini ada di kisaran Rp 6.500 per kilogram. Dengan harga gabah sebesar itu, maka harga beras semestinya bisa di kisaran Rp 10 ribu per kilogram, bukan Rp 13 ribuan per kilogram seperti sekarang. "Harga beras jangan dipermainkan. Tata kelola distribusi beras harus diperbaiki. Itu tugas pemerintah, " ujar Tasrip.
Menurut dia, para petani di berbagai daerah pun sudah ada yang akan mulai panen pada Februari. Jika impor saat ini dilakukan, maka akan membuat harga gabah di tingkat petani menjadi jatuh sehingga petani jadi merugi.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang. Dia pun menolak rencana impor beras.
Sutatang mengakui, harga gabah dan beras saat ini memang cukup tinggi. Namun, dia meminta agar pemerintah membiarkan petani menikmatinya terlebih dulu untuk sementara ini. Apalagi, pada Februari mendatang akan mulai ada panen di sejumlah daerah. "Saat panen, harga gabah dan beras akan turun lagi, " kata Sutatang.
Sutatang mengatakan, jika impor dilakukan, maka akan membuat harga gabah milik petani menjadi jatuh, bukan hanya saat ini, tetapi juga saat nanti mulai panen. "Saat harga jatuh, maka petani pasti akan rugi," tutur Sutatang.
Untuk itu, sambil menunggu masa panen di Februari, Sutatang meminta agar pemerintah lebih menggencarkan operasi pasar yang kini sedang dilakukan Bulog. Dia menilai, gencarnya operasi pasar akan membuat pasokan beras di pasaran bertambah dan harganya akan turun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika