REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menangani terorisme ataupun radikalisme di Indonesia. Kemenag menyiapkan ribuan penyuluh agama untuk mencegah tindakan terorisme di Indonesia.
"Ini saya sedang menjalin bekerja sama dengan BNPT. Dengan BNPT mereka kan ada program untuk penanganan terorisme. Nah mereka dilibatkan sebagai pencegah yang paling terdepan di tingkat kecamatan," ujar Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Khoirudin kepada Republika.co.id, Rabu (10/1).
Dia mengatakan, saat ini ada 45 ribu penyuluh agama di Indonesia. Mereka akan diberi honor sebesar Rp 500 ribu per bulan. Dengan adanya kerja sama dengan BNPT ini, mereka akan mendapatkan honor tambahan.
Menurut dia, penyuluh agama perlu dilibatkan dalam pencegahan terorisme karena kelompok teroris pasti tidak menampakkan diri. "Terorisme itu kan tidak kelihatan ya di luar, mereka bergeraknya itu kan biasanya di desa-desa terpencil tidak ketahuan sama masyarakat. Nah yang bisa dilakukan hingga ke tingkat kecamatan-kecamatan itu melalui penyuluh agama," ucapnya.
Menurut dia, penyuluh agama bisa mendeteksi dini adanya gerakan radikal atau paham-paham menyimpang di masyarakat, sehingga penyuluh agama bisa melaporkannya dengan informasi yang lebih valid. "Jadi sangat strategis sekali makanya BNPT mengharapkan kita penyuluh ini berperan aktif untuk pencegahan radikalisme dan munculnya aliran-aliran bermasalah gitu," katanya.
Khoirudin mengatakan, kerja sama denga BNPT ini sebenarnya sudah digagas tahun lalu. Namun, tahun ini akan dikonsep secara lebih matang dan strategis lagi dan saat ini BNPT terus melakukan pembinaan juga terhadap para penyuluh agama.
Menurut dia, tahun lalu setidaknya ada 200 penyuluh agama yang sudah dibina untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Tahun ini, jumlahnya akan ditingkatkan secara lebih masif lagi.
"Baru ini akan rapat dengan BNTP. Yang jelas ada penambahan. Harapannya sebanyak mungkin target kita paling tidak 3.000 sampai 5.000 an orang lah khusus untuk wilayah-wilayah yang memang indikasi menurut BNPT itu indikasi rawan konflik," ucap Khoirudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika