REPUBLIKA.CO.ID,LONDON -- Uni Eropa (UE) mempertahankan haknya untuk tidak memiliki kesepakatan dengan Inggris pasca Brexit meski hal itu akan sangat berisiko bagi dunia usaha di Inggris.
Ketua Tim Perunding Brexit Inggris David Davis mengajukan keluhan terhadap UE atas pernyataan Ingris akan jadi 'negara ke tiga' pada 2019 tanpa adanya kesepakatan perdagangan dengan UE. Davis sendiri memiliki kekhawatiran dampak terhadap industri bila Inggris tak memiliki perjanjian dengan UE, demikian dilansir BBC, Selasa (9/1).
Namun, UE sendiri menyatakan Inggris harus menyertakan hal itu dalam pertimbangan. UE sendiri membantah UE menerapkan perlakukan berbeda dan melanggar hak Inggris. Inggris sendiri tetap diberi batas waktu hingga 29 Maret untuk lepas dari UE.
UE justru terkejut bila pejabat Inggris kaget dengan rencana yang justru dicanangkan sendiri oleh Inggris. Sikap UE tersebut muncul setelah Theresa May berulang kali menyatakan lebih baik Inggris pergi dari UE tanpa kesepakatan apapun dibanding memiliki kesepakatan yang merugikan.
Fase ke dua dalam proses negosiasi Brexit adalah transisi ekonomi dan kerja sama keamanan masa depan. Proses ini akan segera dimulai dalam wartu dekat.
Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menyatakan, pihaknya berhak merencanakan berbagai skenario, termasuk bila Inggris akhirnya tidak memiliki perjanjian perdagangan apapun dengan UE. Namun, May optimistis kedua pihak akan bisa mencapai kesepakatan setelah Inggris benar-benar lepas dari UE.
Anggota Parlemen Eropa (MP) dari kubu partai buruh Pat McFadden yang mendukung kampanye Inggris terbuka terhadap UE, menyatakan, langkah UE tersebut harusnya tidak mengejutkan. Sebab Inggris sendiri yang memberi sinyal skenario Brexit tanpa perjanjian dengan UE.
Sementar itu, kubu Partai Nasional Skotlandia, Demokrat Liberal, Partai Green, dan Plaid Cymru menuding kubu Buruh tidak bertanggung jawab karena menolak bergabung dan mendukung kebijakan pasar tunggal pasca Brexit. Mereka juga mengkritik anggota kubu Buruh, Jeremy Corbyn, yang lebih mendulukan urusan lapangan kerja tanpa memikirkan prospek pasar tunggal.
Kubu Buruh sendiri menyatakan sistem pasar tungal bukanlah klub. Tujuan partai Buruh juga adalah mencari manfaat kebijakan pasar tunggal selama negosiasi berjalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika