REPUBLIKA.CO.ID,  SEMARANG -- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun ini merupakan saat yang tepat (momentum) bagi rakyat untuk menghukum partai politik bermasalah.  "Paling tidak, rakyat dapat menghukum dengan tidak memilih pasangan calon dari parpol yang bermasalah dan partai yang jelas tidak mendorong demokrasi ke arah yang lebih baik," kata staf pengajar Komunikasi Politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang, Suryanto di Semarang, Rabu.

Di lain pihak, lanjut dosen STIKOM itu, para politikus harus menyadari bahwa kekecewaan masyarakat dapat menjadi dorongan tumbuhnya aliran radikal, baik ekstrem kanan maupun kiri. Diakuinya bahwa rasa kecewa itu tidak dapat dipulihkan dengan segera. Kendati demikian, tidak menggunakan hak pilih pada hari-H pencoblosan juga tidak akan menyelesaikan masalah.

Menurut dia, pilkada yang digelar di 171 daerah (17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten) itu sekaligus momentum untuk mengevaluasi tidak hanya pelaksanaan prosedural demokrasi, tetapi juga makna yang ada di dalam konsep demokrasi.

"Pada pilkada serentak kali ini ada kesempatan untuk memperbaiki kelemahan yang terjadi dalam sistem demokrasi di Indonesia," kata Suryanto.

Ia menekankan bahwa pilkada serentak pada tahun ini harus menjadi pembelajaran penting. Pasalnya, apabila salah pilih orang, yang sedang terjadi bukan prinsip perubahan sosial dalam konteks masyarakat sipil, melainkan yang terjadi sesungguhnya hanyalah barter atau hadiah. "Kalau lebih tegas lagi 'pemanis untuk membungkam representasi dari masyarakat sipil' sebagai hadiah atas energi dan upayanya dalam memenangkan kandidat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika