REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Issha Harruma, Amri Amrullah
PPP sebetulnya bisa mengusung calon wakil gubernur (cawagub) kader PPP Sumut mendampingi Djarot. Tapi opsi ini tidak diambil karena ada kesepakatan politik di Jawa Tengah dan Jawa Barat,
Kisruh kembali melanda Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di tengah pesta politik Pilgub Sumut 2018, mendadak Ketua DPW PPP Sumatra Utara (Sumut) Yulizar Parlagutan Lubis dikabarkan dicopot.
Pemecatan itu dilakukan menjelang pendaftaran bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumut. Dalam pesan singkat yang diterima di Medan, Rabu (10/1), pencopotan Yulizar Parlagutan Lubis tersebut tertuang dalam SK DPP PPP Nomor 155/KPTS/DPP/I/2018.
Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Asrul Sani itu diberikan mandat kepada Ihsan Nahrowi untuk menggantikan Yulizar. Salah satu mandat yang diberikan kepada Ihsan adalah mewakili PPP dalam mendaftarkan pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus dalam Pemilihan Gubernur Sumut.
Dalam SK tersebut, Ihsan Nahrowi juga diberikan mandat untuk memimpin konsolidasi internal PPP di Sumut selama pelaksanaan pilkada. Ihsan Nahrowi sudah terlihat di KPU Sumut ketika mendaftarkan pasangan Djarot-Sihar yang didukung PDI Perjuangan (PDIP) dan PPP.
Para pengurus wilayah dan cabang PPP di Sumut menolak dukungan pengurus pusat kepada Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Mereka menilai dukungan ini tidak sesuai dengan prinsip yang dianut partai tersebut.
Aksi penolakan ini ditunjukkan dengan membakar gambar Romahurmuziy di kantor DPW PPP Sumut, Jl Raden Saleh, Medan, Rabu (10/1). Mereka merobek spanduk bergambar Romahurmuziy kemudian membakarnya sebagai bentuk protes.
Yulizar menegaskan tetap menginginkan Djarot berpasangan dengan figur Muslim. Ia pun datang ke kantor DPP PPP di Jakarta untuk mempertanyakan keputusan itu.
Ketua DPC PPP Langkat, Rahmat Rinaldi, mengklaim suara penolakan Djarot-Sihar berasal dari seluruh pengurus DPC di Sumut. Menurutnya, kader PPP Sumut kesal dengan keputusan pengurus pusat.
"Ini penolakan bersama akibat kekecewaan para kader terhadap keputusan DPP terkait Pilkada Sumut. Kami seluruhnya hari ini menolak keputusan itu," kata Rahmat yang mengaku mewakili pengurus seluruh DPC PPP se-Sumut, Rabu (10/1).
Rahmat mengatakan, mereka menolak pencalonan Sihar sebagai wakil Djarot. Sebagai Partai Islam, mereka tidak bisa menerima adanya pasangan 'pelangi'. Hal ini, menurutnya, tentu melanggar prinsip partai.
Rahmat pun menegaskan, mereka tidak akan membantu memenangkan Djarot-Sihar. "Kami tidak akan mendukung proses pemenangan. Secara faktual itu memang sudah dilakukan (didaftarkan ke KPU Sumut). Tapi pemenangan butuh tim yang secara struktural. Dan hari ini kami menyatakan lebih baik diam," ujar dia.
Namun, penolakan ini berbuntut pada pencopotan dirinya. Jabatan Ketua DPW Sumut diserahkan pada Ihsan Nahrowi yang juga menjabat Ketua DPP PPP Korwil Sumatera. Keputusan ini tertuang dalam SK Nomor 1559/KPTS/DPP/1/2018.
Ketua DPC PPP Kota Tanjungbalai, Zulkifli Siahaan, mengatakan PPP berasaskan Islam, maka mereka menolak keputusan DPP yang mengusung balon wakil gubernur yang tidak beragama Islam. Menurut dia, Surat Keputusan (SK) DPP PPP tanggal 6 Januari 2018 yang menetapkan Djarot-Sihar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dinilai menyalahi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
Zulkifli Siahaan menegaskan, pihaknya juga siap menanggung segala risiko akibat menolak atau membangkang putusan DPP PPP tersebut. "Sekalipun dipecat dari kepengurusan partai, kami siap dan tetap dengan pendirian menolak pandangan Djarot-Sihar Sitorus," ungkapnya didampingi sejumlah pengurus DPC PPP Tanjungbalai.
DPP bantah pecat
Sekjen DPP PPP, Arsul Sani, membantah telah memecat Ketua DPD W PPP Sumut. Yang ada pergantian sementara, kata dia, bukan pemecatan Yulizar Parlaungan Lubis.
"Tidak ada pemecatan atau pemberhentian terhadap Ketua dan Sekretaris DPW PPP Sumut terkait pengajuan cagub/cawagub Sumut," kata Arsul, Rabu (10/1).
Anggota DPR Komisi III ini menjelaskan, yang terjadi adalah karena kedua orang tersebut berhalangan untuk turut dalam pengajuan paslon cagub/cawagub Sumut. Maka, katanya, DPP PPP memutuskan menunjuk dua pengurus DPP untuk sementara menggantikan peran ketua dan sekretaris DPW Sumut dalam pendaftaran di KPU Sumut.
Yang bersangkutan, tambah Arsul, tetap menjabat ketua dan sekrearis DPW PPP Sumut setelah proses pendaftaran selesai.
Ia pun menegaskan DPP PPP tidak akan mengambil tindakan organisatoris terhadap mereka yang tidak mendukung Djarot-Sihar. Melainkan, DPP PPP akan menempuh langkah-langkah persuasif agar roda kepartaian PPP di Sumut tetap kondusif.
PPP bisa usung cawagub
Secara teori PPP, bisa mengusung cawagub mendampingi Djarot mengingat tanpa PPP koalisi yang dibangun PDIP ini sudah pasti kekurangan suara. PKB yang digadang-gadang masuk koalisi ini secara mengejutkan berbalik badan dan masuk ke kubu Gerindra, PKS, Golkar, dan Nasdem.
PDIP memiliki 16 kursi di DPRD Sumut, kurang empat kursi untuk mengikuti Pilgub Sumut. PKB sudah pergi, dan PPP satu-satunya partai yang belum memutuskan berkoalisi dengan siapa hingga H-2 pendaftaran.
Namun, PPP dan PDIP gagal mencapai sepakat untuk memajukan calon partai berlambang Ka'bah itu dengan tetap memilih Sihar Sitorus. DPP PPP memiliki alasan, koalisi Sumut bagian dari koalisi bersama PPP-PDIP di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Di Jawa Tengah, kader PPP, Taj Yasin, dijadikan cawagub bersama Ganjar Pranowo. Di Jawa Barat, PPP mengklaim, kader PPP, Uu Ruzhanul Ulum, bisa tampil sebagai cawagub Ridwan Kamil setelah PDIP memilih kader sendiri, bukan mengusung wali kota Bandung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika