REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Prof Din Syamsuddin mengapresiasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang akan menggandeng ribuan penyuluh agama untuk mencegah terorisme di Indonesia. Walaupun, menurut dia, pencegahan itu juga merupakan kewajiban bagi semua pihak yang mempunyai akses terhadap jamaah.
"Bagus itu, tanpa dilibatkan sudah menjadi kewajiban penyuluh agama, mubaligh, dai, penceramah, khatib, pendeta, biksu, yang punya akses kepada jamaah, terutama untuk bisa menyadarkan mereka terhafap bahaya dari kekerasan dan terorisme itu," ujar Din saat ditanya Republika.co.id di Gedung Oase Kabinet Kerja, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).
Penyuluh Agama itu akan dilibatkan atas kerjasama yang akan dilakukan Kementerian Agama dan BNPT tahun ini. Namun, menurut Din, sebenarnya tanpa kerjasama itu pun, selama ini sudah banyak para penceramah yang menyerukan perdamaian.
"Sebenarnya tanpa kerja sama itu sudah dilakukan itu oleh khatib-khatib, yang juga menyuarakan perdamaian juga banyak juga. Apalagi, kalau itu juga dilakukan dalam bentuk program yang bersengaja yang terencana. Saya kira bagus juga," ucapnya.
Hanya saja, tambah dia, untuk mengatasi terorisme di Indonesia itu tidak bisa digeneralisasi bahwa terorisme itu muncul karena faktor ideologi. Karena, menurut dia, terorisme banyak juga yang muncul karena faktor ekonomi dan juga faktor politik. "Maksud saya, saya dari dulu punya pendapat itu harus dipilah kasus terorisme itu," katanya.
Saat ini ada 45 ribu penyuluh agama yang dibina oleh Kemenag. Mereka selama digaji sebesar Rp 500 ribu. Dengan adanya kerjasama dengan BNPT ini, para penyuluh agama itu juga bisa mendapatkan honor tambahan.
Pelibatan penyuluh agama dinilai perlu karena kedua profesi ini bersentuhan langsung dengan fungsi bimbingan dan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Abdul Rahman Kadir berharap kerjasama ini dapat memberikan pencerahan dari sisi agama.
"Diharapkan program pendampingan ini dapat memberikan pencerahan dari segi agama untuk menurunkan tingkat radikalisme," ujar Rahman dalam siara persnya.
Rahman menegaskan, terorisme dalam sejarah bangsa Indonesia bukanlah hal baru. Karena, menurut dia, sejak orde lama, orde baru, era reformasi, hingga kini terorisme terus menjadi ancaman bagi kedamaian bangsa. "Terorisme tidak hanya merusak fisik dan kerugian material, tapi yang lebih dikhawatirkan adalah serangan yang merusak ideologi dan pola pikir masyarakat," kata Rahman.
Potensi radikalisme di Indonesia juga tidak pernah padam di telan zaman, sehingga perlu selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme. Menurut Rahmab, kunci untuj memerangi terorisme tidak hanya terletak pada kesigapan aparat pemerintah dan kebijakan, melainkan perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika