REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memberikan pengarahan kepada jajarannya dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu arahannya yakni loyalitas harus tegak lurus ke bawah.
"Kunci tugas itu berjalan adalah loyalitas. Perintah Presiden melalui saya, melaksanakan apa (tapi) tidak dijalankan, ya tidak jalan," ujar Ryamizard dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan 2018 di Gedung Kemenhan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).
Menhan juga berbicara tentang hukum. Menurut Ryamizard, aturan perundang-undangan yang ada harus dilaksanakan. Aturan perundang-undangan, kata dia, adalah panglimanya Panglima TNI.
"Presiden, apabila dalam keadaan darurat, menjadi panglima tertinggi. Tapi, yang lebih tinggi adalah hukum, peraturan, dan undang-undang (UU). Kalau melanggar, itu sama saja kita insubordinasi," tuturnya.
Berikutnya, ia mengingatkan terkait jati diri TNI. Sapta Marga dan sumpah prajurit dalam pelaksanaannya harus dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.
Ryamizard menekankan, Pancasila harus dijelaskan ke seluruh prajurit TNI. Jangan sampai mereka hapal Pancasila, tapi tidak mengerti arti dari Pancasila itu sendiri. "Karena Pancasila ini adalah satu-satunya alat pemersatu kita. Alat pemersatu bangsa," jelasnya.
Ia menilai, organisasi yang paling solid dalam melaksanakan persatuan dan kesatuan bangsa adalah TNI. Itu karena prajurit-prajurit TNI berada dari ujung ke ujung Indonesia. Mereka ada di mana-mana.
Maka, sebelum TNI mengajak bangsa Indonesia bersatu, TNI harus bersatu terlebih dahulu. "Bagaimana kita mengajak rakyatnya bersatu, kalau kita tidak bersatu," tutur dia.
Ryamizard juga menyebutkan akan memacu lagi terkait kebutuhan pertahanan dan industri pertahanan. Presiden Joko Widodo, kata dia, meminta agar semua kementerian harus melihat investor. Bila perlu mendatangi mereka untuk masuk. "Saya dengan industri pertahanan itu, ada PT PAL, Pindad, dan PT DI, agar membuat alutsista yang dapat TNI gunakan dengan baik, aman, dan nyaman," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika