REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Komunitas Jeep Wisata Lava Tour Merapi masih membahas sanksi yang bakal dikenakan kepada anggotanya menyusul kasus kecelakaan yang menewaskan seorang penumpang beberapa waktu lalu.
"Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para pelaku atau operator jeep wisata di lereng Merapi. Pemberian sanksi bagi operator jeep masih dibahas," kata Ketua Paguyuban Jeep Wilayah Barat Lava Tour Merapi Dardiri, Kamis (11/1).
Menurut dia, insiden tersebut terjadi akibat kelalaian operator (salah satu komunitas). "Yang jelas ada sanksi karena pengemudi belum punya SIM. Padahal asosiasi sudah memiliki SOP yang harus dipatuhi semua komunitas," katanya.
Ia mengatakan, standar operasional prosedur (SOP) yang dimaksud, yakni baik penggunaan sabuk pengaman hingga kelengkapan operasional Jeep. Masing-masing ketua komunitas sudah mendapat sosialisasi. "Saya sudah tekankan dan ingatkan agar SOP tersebut dijalankan. Ini untuk menghindari adanya insiden seperti kemarin," katanya.
Daldiri mengatakan, terkait pengaruh peristiwa tersebut dengan minat wisatawan yang menggunakan Jeep Wisata Lava Tour Merapi belum ada dampaknya karena saat ini selesai liburan. "Untuk sementara setelah liburan biasanya sepi karena habis liburan semoga ini buat pembelajaran dan insiden ini yang terakhir kalinya," katanya.
Salah satu pengelola Jeep Wisata Lava Tour Merapi di Kaliadem Cangkringan Sleman Siti Kurnia berharap insiden kecelakaan yang terjadi pada Minggu (6/1) di mana korban meninggal dunia tidak berdampak negatif bagi wisata lavatour Merapi. "Semua sudah terjadi. Bagaimanapun insiden tersebut menjadi pukulan berat bagi pelaku Jeep wisata di sini," katanya.
Ia berharap, insiden tersebut menjadi modal kuat bagi seluruh pelaku wisata jeep untuk memperbaiki layanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. "Setiap komunitas AD/ART nya beda-beda. Contohnya di komunitas saya harus ada test drive dan SIM harus ada, termasuk fotokopian pun harus punya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika