REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Fikri Faqih meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk membuka komunikasi yang lebih luwes dengan para induk cabang olahraga (cabor). Khususnya, terkait anggaran program pemusatan pelatihan nasional (pelatnas) bagi atlet menjelang Asian Games 2018.

"Pola komunikasi yang dibangun mungkin ada yang mandek selama ini, jadi seolah tidak ketemu antara keinginan pengurus induk cabor dengan Kemenpora," ujar Fikri dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (12/1).

Fikri menambahkan, sistem pengajuan proposal anggaran pelatnas secara langsung oleh induk cabor merupakan model yang sama sekali baru diterapkan. Sementara sebelumnya, Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) yang mengatur penganggaran dan distribusinya ke cabor dan atlet. Pasca-pembubaran Satlak Prima oleh Peraturan Presiden Nomor 95/2017, maka pelaksanaan dan penganggaran pelatnas diserahkan langsung ke induk cabor.

Masalah yang muncul, lanjut Fikri, belum tentu semua pengurus induk cabor memahami pola usulan atau proposal penganggaran yang sesuai dengan ketentuan, karena menggunakan dana APBN. "Tentunya tidak cukup petunjuk teknis pembuatan proposal saja, tetapi juga bagaimana pendampingannya sampai tuntas," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.