REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) segera mengeluarkan keputusan terkait perjanjian nuklir Iran yang dicapai pada 2015. Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin berharap Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi baru kepada negara tersebut.

Seperti diwartakan BBC, Jumat (12/1) Mnuchin memperkirakan pemerintah AS akan memberlakukan sanksi baru terhadap Iran. Sanksi tersebut, dia mengatakan, akan menyasar individu dan sejumlah bisnis Iran.

"Kami terus memantau mereka, kami telah menyimpulkannya dan saya pikir Anda bisa berharap akan ada lebih banyak sanksi datang," kata Steve Mnuchin.

Perjanjian nuklir Iran bertujuan untuk menekan negara di bawah pimpinan Hassan Rouani itu untuk mengembangkan persenjataan nuklir. Presiden Donald Trump menganggap Iran telah gagal dalam memenuhi kesepakatan nuklir tersebut. Keputusan itu lantas membuat AS berselisih dengan semua penandatangan perjanjian lainnya yakni Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina dan Uni Eropa.

Sebelumnya, Uni Eropa menyatakan dukungan mereka terkait perjanjian tersebut. Mereka menilai Iran masih memegang komitmen terkait perjanjian tersebut.

Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Federica Mogherini mengatakan, kesatuan masyarakat internasional dibutuhkan agar kesepakatan nuklir Iran tetap berjalan. Perjanjian itu, dia melanjutkan, yang membuat dunia hingga saat ini terasa lebih aman karena menangkal potensi perang nuklir di kawasan tersebut.

"Sebabnya kami meminta semua pihak terus memberikan komitmennya dalam perjanjian ini," kata Federica Mogherini.

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson perjanjian nuklir Iran merupakan pencapaian diplomatik yang besar. Diapun menantang AS untuk mendapatkan jalan keluar lainnya selain yang berlaku saat ini.

"Tapi yang seperti itu tidak ada. Saya kira tidak ada yang bisa menemukan alternatif solusi selain JCPOA untuk menghalangi Iran mendapatkan senjata nuklir," kata Boris Johnson.

Ikuti Whatsapp Channel Republika