REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) setuju dan mendukung program gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang berorientasi kepada kesejahteraan. "KSPI menyambut baik keseriusan Pemprov DKI untuk menyejahterakan kaum buruh tersebut," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (12/1).

Namun, Iqbal mengingatkan, dalam pelaksanaan di lapangan dan aturan kebijakannya harus tetap dikritisi dan diperbaiki secara bertahap. Implementasi dari program tersebut harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah konflik horisontal di kalangan buruh serta hanya sekedar program pencitraan.

Pada tahap pertama, kata Iqbal, penerima kartu pekerja adalah pekerja penerima upah minimum yang menurut definisi UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun dan baru pertama kali masuk kerja setelah lulus sekolah.

Ia mengatakan, semua pekerja yang memiliki masa kerja di atas satu tahun tetapi masih menerima UMP harusnya juga menerima kartu pekerja. Namun, kata dia, faktanya jumlah penerima kartu pekerja tersebut saat peluncuran hanya sekitar 35 ribu orang pekerja.

"Padahal apabila memakai definisi pekerja penerima UMP seperti yang KSPI sebutkan di atas, jumlah penerima kartu pekerja adalah lebih 500 ribuan orang pekerja," ujar dia.

Iqbal mengatakan, secara teknis di lapangan rawan akan terjadi konflik horisontal karena tidak semua pekerja penerima UMP mendapat kartu pekerja. Jika benar demikian, dia menilai, program ini terkesan pencitraan saja hanya sekedar sudah memenuhi janji kampanye kepada buruh tetapi sesungguhnya hanya basa basi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno meluncurkan Kartu Pekerja bagi ribuan buruh berpenghasilan UMP di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (12/1). Sandi menyebut program ini sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi buruh dengan memberikan akses mengurangi biaya hidup di Jakarta.

"Untuk meningkatkan kesejateraan buruh berpenghasilan UMP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitas berupa layanan Transjakarta gratis dan layanan untuk berbelanja di JakGrosir," kata Sandi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika