REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng ormas Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) bicarakan upaya membangun Desa Mandiri. Pertemuan dengan Parmusi dilakukan setelah sebelumnya bertemu Ketua Umum dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabu (10/1).
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, saat ini pemerintah mempunyai dua program prioritas untuk keadilan ekonomi masyarakat, yaitu Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Land reform (Reforma Agraria) adalah untuk lahan yang ditempati masyarakat dan sudah menjadi pemukiman, dapat dilepaskan dari kawasan hutan menjadi bersertifikat dilihat dari status kawasan hutannya.
"Daerah yang sudah ada masyarakat dan pemukiman sudah harus dikeluarkan
tergantung status kawasannya. Total yang disiapkan dari kawasan hutan sekitar 4,1 juta hektare," katanya, Jumat (12/1).
Program kedua, ia melanjutkan, pemerintah menyiapkan akses kelola hutan kepada masyarakat yang disebut Perhutanan Sosial. Melalui Perhutanan Sosial,masyarakat diberi akses kelola hutan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang, namun tidak untuk dimiliki.
Total yang dicadangkan adalah 12,7 juta hektare. "Saat ini sudah terealisasi 1,4 juta hektare dari target 4,3 juta hektare sampai tahun 2019," jelas Siti. Selain adanya akses lahan, pihaknya juga telah menyiapkan akses permodalan dengan menggandeng Bank BUMN dan pola bagi hasil dengan BLU KLHK.
Ketua Umum Parmusi, Usamah Hisyam, dan pengurus lainnya menyambut hangat ide tersebut. Sebab, ormas ini memiliki program Membangun Desa Madani yang berangkat dari cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan sosial.
Usamah menjelaskan, Desa Madani yang dimaksud bercirikan peningkatan iman dan taqwa, kemandirian ekonomi dan aksi sosial. Peningkatan iman dan taqwa dilakukan dengan penempatan lima Da'i di tiap kecamatan, sementara kemandirian ekonomi diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial untuk lingkungan.
"NKRI harus dijaga dengan membangun dari bawah atau desa. Parmusi bekerja untuk kemakmuran rakyat bukan untuk politik," tegas Usamah. Kini, pihaknya tinggal menunggu bantuan akses lahan.
Bahkan Parmusi siap membangun pilot project Perhutanan Sosial di beberapa daerah di Indonesia. "Daerah kami yang paling siap untuk melaksanakan program ini adalah Kalbar, Sulteng, Kaltim, Jabar, NTT, dan Jateng," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika