REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta Kapolri maupun Panglima TNI mempercepat pengunduran diri jenderal maupun perwira tinggi TNI/Polri yang maju pemilihan kepala daerah (Pilkada).  Apalagi jika calon tersebut sudah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami sudah minta Kapolri dan Panglima TNI juga, kalau misalnya mereka sudah ditetapkan sebagai calon, harus dipercepat surat pemberhentian pensiunannya," ujar Rahmat saat ditemui dalam diskusi di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta pada Sabtu (13/1).

Hal ini penting menurutnya, lantaran akan mempengaruhi fasilitas yang masih didapat para calon kepala daerah yang masih aktif baik itu kendaraan dinas, pengawalan atau lainnya.

"Karena kalau belum, perwira tinggi pasti dapat pengawalan apakah ditarik atau tidak.

kemudian, mereka masih punya ada unsur komando ada unsur senior dan junior kepada kapolres yang dibawahnya. Makanya kita minta dipercepat," kata Rahmat.

Sebab jika masih menjabat, maka ada hubungan kedinasan yang berpengaruh terhadap proses pencalonan. Karenanya, hal ini yang menjadi persoalan jika muncul masalah netralitas.

Untuk itu, terkait hal itu sudah dikomunikasikan kepada Kapolri maupun Panglima agar nantinya memproses cepat pengunduran diri tersebut. "Beliau sudah menjanjikan, alhamdulillah sangat positif sekali dengan Pak Kapolri, Pak Kapolri menjanjikan ya kita akan mempercepat pensiun, kita akan mempercepat proses pemberhentiannya dari perwira tinggi," kata Rahmat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika