Sabtu 13 Jan 2018 20:13 WIB

Massa Aksi 'Tolak Reklamasi' Tolak Cagub Bali

Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Esthi Maharani
Forum Rakyat Bali (ForBali) salah satu yang mengikuti aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa menolak kehadiran salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang datang ke lokasi.
Foto: Mutia Ramadhani / Republika
Forum Rakyat Bali (ForBali) salah satu yang mengikuti aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa menolak kehadiran salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang datang ke lokasi.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Massa aksi tolak reklamasi Teluk Benoa berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/1). Perwakilan Forum Rakyat Bali (ForBali) salah satu yang mengikuti aksi ini menolak kehadiran salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang datang ke lokasi.

Mereka adalah pasangan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dengan Ketut Sudikerta. Keduanya sempat menghampiri massa yang berkerumun sore itu. Selain Mantra-Kerta, pasangan I Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace juga secara tegas menolak reklamasi dalam pernyataan keduanya saat deklarasi beberapa waktu lalu.

Koordinator ForBali, I Wayan Suardana mengatakan kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkompetisi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali tahun ini pada dasarnya adalah orang-orang yang bisa membatalkan Peraturan Presiden Nomor 51/ 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Tabanan dan Gianyar atau lebih dikenal dengan Perpres Reklamasi Teluk Benoa.

"I Wayan Koster misalnya. Jika dia mau, sebagai anggota Komisi IV DPR seharusnya bisa mendorong penolakan reklamasi, termasuk lewat partainya (PDI-P)," kata Suardana di Denpasar, Sabtu (13/1).

Koster sebagai perwakilan rakyat Bali di pusat, kata aktivis yang akrab disapa Gendo ini seharusnya bisa memengaruhi keputusan di DPR RI. Beliau juga bisa berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan peraturan tersebut.

Rai Mantra, kata Gendo yang sebelumnya adalah Wali Kota Denpasar seharusnya bisa menyatakan sikap dengan bersurat penolakan kepada Presiden Joko Widodo. Sudikerta selaku Wakil Gubernur Bali bahkan dinilai tidak pernah menampakkan diri dalam aksi yang sudah digelar hampir lima tahun tersebut.

"Jangan menyuruh kami menunggu kalian terpilih baru kalian akan menolak reklamasi. Jika berani, silakan buat surat penolakan sebelum memasuki masa cuti kampanye," kata Gendo.

Rai Mantra ketika dihampiri awak media mengatakan dirinya menerima undangan terbuka masyarakat Bali yang bersedia hadir ke aksi tolak reklamasi. Putra dari Mantan Gubernur Bali, Ida Bagus Mantra ini mengatakan sikapnya tegas menolak reklamasi.

"Ini sikap tegas kami dan kami sudah ikrarkan pakta integitas," katanya.

Sudikerta mengataka dia hadir sebagai pribadi menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Alasannya antara lain bertentangan dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan tidak sesuai dengan uji kelayakan Universitas Udayana.

"Jika ditanya kapasitas sebagai wakil gubernur, saya tidak punya, karena kewenangan itu ada di gubernur," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement