REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto mengatakan ada dua kelebihan yang dimiliki program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Selain mencakup lebih banyak penerima, dana KJP Plus juga dapat dicairkan untuk membayar biaya transportasi siswa.
"Plus yang berikutnya, semua itu tidak non-tunai, tapi ada yang tunai, yaitu ketika berupa transpor peserta didik untuk naik angkot itu misalkan itu boleh. Tapi kalau untuk membeli buku dan segala macam, itu nggak boleh, tetapi yang boleh itu hanya untuk transpor," kata Sopan di Jakarta, Senin (15/1).
Sopan menjelaskan, nantinya dana yang ada akan dikunci agar sebagian dapat ditarik tunai. Setelah mencapai jumlah tertentu, dana itu tidak dapat dicairkan lagi secara tunai.
"Ya, di situ aja, tinggal dikunci aja, misalkan itu dikunci untuk keluar duit berapa persennya dari itu dikeluarkan untuk cash," kata dia.
Pencairan tunai akan dimulai pada Januari 2018. Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan ada sekitar 800 ribuan penerima program KJP pada 2017. Akhir bulan ini, Dinas pendidikan akan melakukan pendataan lagi untuk memastikan penerima program KJP Plus.
"Kan pendataannya cuma sebentar, cuma sebulan, habis itu pencairan langsung kita biasanya sih yang lalu April, Mei sudah bisa cair, karena kan cairnya enam bulan sekaligus," ujar dia.
Susi belum dapat memastikan berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk keperluan transportasi. Begitu pula mekanisme pencairan dana tersebut. Hal itu masih dalam pembahasan.
"Nanti tunggu minggu depan, ya," kata Susi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan kebijakan ini diambil karena melihat kenyataan bahwa para pemegang KJP belum sepenuhnya siap dengan sistem non-tunai (cashless). Mereka masih belum bisa merasakan manfaat sepenuhnya dari program tersebut, karena banyak kebutuhan musti dibayarkan secara tunai.
"Jadi di bawahnya ini belum siap. Nah, kita lagi mencari bagaimana solusinya atas masalah tersebut," kata dia.
Kendati demikian, Sandiaga juga menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berkomitmen untuk mewujudkan cashless society. Di lingkungam pemprov, hal itu sudah diberlakukan.
Adapun penerapan sistem non-tunai di masyarakat masih perlu waktu. Perlu ada perubahan perilaku sehingga sistem ini dapat diberlakukan secara penuh.
"Jadi ini nanti yang akan kita terus pantau. Kita inginnya ke depan jadi tren, bahwa teknologi digital akan memastikan kita akan cashless ke depan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika