REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA —“Ada apa dengan pembangunan kita. Kenapa yang kaya makin kaya sekarang?” Pertanyaan ini dikemukakan aktvis senior dr Hariman Siregar, dalam acara peringatan peristiwa 44 Tahun Malari dan 18 In-Demo di Gedung UC UGM Yogyakarta, (15/1). Menurut Hariman, jelas ada yang salah karena pembangunan kini malah membuat kesenjangan sosial semakin lebar, yakni ‘yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin’.
‘’Persoalan kesenjangan sosial kami para mahasiwa sudah saya resahkan 44 tahun silam. Dalam pertemuan dengan mendiang Presiden Suharto pada hari Jumat tanggal 11 Januari 1974. Pada pertemuan itu kami para mahasiwa uang bertemu dengan Pak Harto di Bina Graha sudah mengutarakannya. Pembangunan harus fokus atau ditujukan ke masyarakat yang bawah. Pak Harto waktu itu hanya mengangguk-angguk saja,’’ kata Hariman.
Dalam acara itu beberapa tokoh seperti Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), Soeripto (Petinggi PKS), Lily Wahid, Emha Ainun Najdib, Ari Sudjito (Dosen UGM), Bhima Yudhistira (Dosen UGM), Daniel Dakhidae, Khatibul Umam Wiranu (Anggota DPR), dan ratusan pengunjung lainnya.
Hariman memaparkan, pada saat pertemuan dengan Suharto itu, para mahasiswa mengkhawatirkan apa yang saat itu terjadi di Pakistan. Pada saat itu Pakistan bagian barat makmur, dengan pertumbuhan mencapai delapan persen. Namun, wilayah bagian timur perekembangan pertumbuhan ekonomi sangat rendah. Akibatnya, Pakistan pecah, antara Pakistan barat (Pakistan, sekarang) dan Pakistan Timur (sekarang Bangladesh).
“Nah, sekarang ternyata masalahnya masih sama. Cuma bedanya dahulu omong begini ditangkap, sekarang tidak. Dan dua-duanya tidak juga dilaksanakan. Jadi dari 44 tahun silam masalahnya sama dan bahkan makin parah. Istilahnya, berputar dan terus berputar,’’ ujar Hariman lagi.
Bayangkan kata Hariman, ada 41 orang terkaya di negara ini, menguasai aset hingga 245 miliar dolar AS. Padahal, utang negara ini hanya 400 miliar dolar AS. Dan juga ada 1 persen orang menguasai 40 persen aset kekayaan nasional. "Makanya yang ada sekarang adalah stagnanisasi keadaan, bukan kemajuan yang kita dapatkan. Inilah masalahnya sekarang,’’ katanya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Bhima Yudistira mengatakan, kini memang ada situasi paradoks di negara. Antara omongan pejabat dan kenyataan masyarakat tidak sejalan. Dan tampak nyata, ketidakadilan sosial adalah persoalan sangat serius.
‘’Kini daya beli petani dalam kurun 3 tahun terakhir jelas turun drastis. Faktanya jelas ada barang-barang dan beras impor yang kini sudah dan bersiap masuk. Februari dan Maret nanti, misalnya, akan terjadi puncak musim panen. Namun, pada saat yang sama beras impor itu akan masuk. Untungnya, ada beberapa kabupaten yang menolak masuknya beras impor. Infrastruktur pun dibangun begitu gencar. Tapi, anehnya upah riil pekerja konstruksinya pun turun. Tahun 2018 diprediksi utang naik sampai 4.100 triliun, dan tahun 2018-2019 utang negara kita yang jatuh tempo sampai Rp 810 triliun,’’ kata Bhima.
Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Bhima mengatakan, ada proyek jangka panjang dan pendek. Untuk jangka panjang, bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya melalui pendidikan. Untuk jangka pendek, harus ada reshufle kabinet. Bagi yang mampu silakan jadi menteri bagi yang tidak, silakan diganti.
“Bagi saya generasi muda tidak ada beban sejarah dan politik. Silakan saja diganti. Jangan sampai kekuasaan negeri ini jatuh pada orang yang tidak tepat,’’ harap Bhima Yudistira.
Ikuti Whatsapp Channel Republika