REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Islam disebut-sebut sebanyak 21 kali dalam program koalisi pemerintahan baru Austria, yang bertajuk "Bersama. Untuk Austria kita." Dalam hal keamanan dalam negeri, program ini berfokus pada 'politik Islam' dan 'ekstrimisme Islam'.
Namun, meski terjadi peningkatan jumlah serangan sayap-kanan yang dramatis dalam beberapa tahun terakhir di Austria, tidak ada yang menyebutkan aktivitias sayap-kanan atau fasisme dalam dokumen yang diumumkan pada akhir Desember oleh kanselor terpilih partai sayap-kanan Partai Rakyat (OVP), Sebasdian Kurz, dan kelompok sayap-kanan Partai Kebebasan Austria (FPO).
Menurut dinas intelijen domestik Austria (BVT), pihak berwenang menekankan adanya tuntutan atau serangan sekitar 1.690 kasus yang terkait dengan kegiatan sayap kanan pada 2015, yang merupakan jumlah tertinggi dalam satu tahun dan meningkat dari 1.200 pada 2014.
Austria adalah satu-satunya negara di Eropa Barat yang memiliki pemerintahan sayap kanan, sejak Kurz memenangkan pemilihan nasional Austria Oktober lalu. OVP akan memerintah negara tersebut untuk lima tahun ke depan dalam koalisi dengan FPO, sebuah partai yang didirikan oleh mantan Nazi, yang saat ini dipimpin oleh Heinz-Christian Strache.
Retorika pemerintah koalisi telah membuat khawatir beberapa Muslim Austria. Mereka khawatir bahwa mereka dimasukkan sebagai ancaman bagi masyarakat. Profesor Farid Hafez, dari kelompok voluntir konsultan Bridge Initiative di Georgetown University, mengatakan bahwa fokus pemerintah terhadap Islam dalam program mereka belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah republik kedua Austria.
"Dalam dirinya sendiri, ini adalah sesuatu yang sangat baru. Saya pikir apa yang akan kita lihat dalam lima tahun ke depan adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya di Austria," kata Hafez kepada Aljazirah, dilansir pada Senin (15/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
