REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto percaya, partainya merupakan partai yang didesain selalu memenuhi hasrat politiknya melalui mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Karena itu, apa yang terjadi di internal partai akan diselesaikan dengan cara memenuhi AD/ART tersebut.
"Kalau permasalahan yang ada di sana sudah ada payung hukumnya, yakni AD/ART. Kalau kemudian di sana ada rasa tidak puas, ada sesuatu yang dianggap kurang tepat, diselesaikan dengan internal partai dengan cara-cara memenuhi AD/ART," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/1).
Sebagai Ketua Dewan Pembina, Wiranto akan melihat dan memberikan sikap terhadap apa yang terjadi di sana. Menurut dia, permasalahan yang terjadi di Hanura saat ini merupakan hal yang sangat biasa dalam mekanisme partai politik. "Jadi tidak usah kita ributkan karena akan diselesaikan dengan baik," lanjut dia.
Ia pun mengaku belum mendapatkan informasi sepenuhnya terkait apa yang terjadi di partainya pagi tadi. Meski begitu, ia percaya, Hanura merupakan partai yang dalam memenuhi hasrat politiknya selalu melalui AD/ART. Hal tersebut sudah menjadi desain partai Hanura sejak awal terbentuk.
"Pak OSO pun pada saat duduk sebagai ketua partai politik, atau katakanlah sebagi ketua umum Partai Hanura melalui mekanisme AD/ART. Sehingga, kinerja beliau pun harus sesuai dengan AD/ART," tutur Wiranto.
Ia menambahkan, ketika kemudian terjadi sesuatu penyimpangan, sesuatu hal yang dianggap harus diluruskan, di partai Hanura terdapat dewan penasehat. Di sana juga ada dewan pakar dan dewan partai yang mengurus masalah internal partai.
"Di sini ada dewan pembina yang membina partai, agar partai itu tetap eksis. Tidak ada masalah, itu hal yang tidak perlu dibincangkan karena ini masalah internal partai," jelasnya.
Sebelumnya, partai Hanura resmi menghentikan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum. Hal ini dilakukan sebagai bentuk respon partai atas mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh pengurus DPP terhadap sosok OSO.
Keputusan resmi tersebut diungkapkan dalam konferensi pers yang dilakukan di Hotel Ambhara, jakarta pada Senin (15/1). Partai Hanura kemudian menugaskan Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo setelah sebelumnya melakukan rapat internal.