REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah perlu menjembatani komitmen dengan realisasi investasi di Tanah Air. Menurutnya, perbaikan peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) perlu disambut dengan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.

"EoDB itu leading indicator bagi investor memilih lokasi investasi. Pekerjaan rumah berikutnya adalah memperbaiki kelemahan yang ada sehingga setelah investor tertarikkemudian betul-betul menjadi realisasi," ujar Faisal ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (15/1).

Ia mengatakan, saat ini masih kerap terjadi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Hal itu menjadi penghalang realisasi investasi. "Jadi, gap antara komitmen dan realisasi investasi ini yang paling penting untuk dijembatani," ujarnya.

Menurut Faisal, pemerintah tidak perlu terlalu fokus untuk mengejar perbaikan peringkat EoDB. Hal ini karena EoDB hanya menyurvei dua kota yakni Jakarta dan Surabaya. Sementara, kata Faisal, pemerintah perlu memperhatikan daerah-daerah lain di luar dua kota tersebut.

"Kalau hanya mengejar EoDB itu lebih mudah karena diperbaiki saja yang di Jakarta dan Surabaya. Yang lebih penting adalah bagaimana mentransmisikan leading indicator EoDB yang baik tersebut ke kendala yang selama ini menghalangi investasi terutama di luar dua kota itu," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika