REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penunjukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR oleh Partai Golkar dinilai sejumlah pihak hanya untuk menjawab kepentingan politik Golkar semata. Penunjukan Bambang juga dinilai tidak sesuai harapan publik, yakni perlu adanya ada pembaharuan agar Golkar memilih kader terbaik untuk mengangkat DPR dari keterpurukannya tak terjawab.
"Golkar begitu saja mengabaikan suara publik yang menginginkan agar Golkar menjadi pelopor perubahan pasca terpilihnya Ketua Umum yang baru, publik umumnya menginginkan momentum pergantian Ketua DPR ini sekaligus sebagai pembuktian komitmen Golkar untuk mendukung penguatan DPR sekaligus komitmen Golkar sesuai tagline barunya, Golkar bersih," ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus kepada wartawan pada Senin (15/1).
Lucius mengingatkan skandal korupsi anggaran saat mantan Ketua Setya Novanto yang mengakibatkan Novanto menjadi tahanan KPK. Di era Novanto, DPR ngotot ingin melemahkan KPK melalui keberadaan Pansus Angket.
Menurut Lucius, Bambang juga ada dalam kelompok Pansus Angket. "Dengan latar belakang itu, sulit memahami bagaimana Golkar "baru" di bawah Airlangga yang dengan penuh semangat mengusung tagline "Golkar Bersih" malah menunjuk figur yang sikapnya cenderung tak menginginkan sistem bersih dengan menguatkan lembaga KPK yang menjadi garda terdepan memperjuangkan tata kelola bernegara yang bersih dari korupsi," ujar Lucius.
Karenanya, keputusan tersebut otomatis memunculkan keraguan akan komitmen Golkar dan sekaligus juga meragukan DPR di bawah Bambang. Ia melanjutkan, di sisa waktu masa bakti DPR yang tak lebih dari dua tahun lagi, sulit mengharapkan ada perubahan serius DPR dalam hal kinerja.
Menurut Lucius, DPR yang sudah terseok-seok dalam bekerja karena banyak disibukkan oleh urusan/kasus anggota DPR yang terlibat korupsi, juga akan terus disibukkan dengan hal-hal itu pada hari-hari mendatang. Sehingga sikap Ketua DPR dan pimpinan yang lain juga tak akan banyak berbeda dari sebelumnya.
"Akan ada banyak polemik yang muncul karena laku pimpinan. Fungsi pimpinan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi akan tergerus oleh menurunnya wibawa mereka karena masalah pribadinya masing-masing," ujar Lucius.
Karenanya, ia secara pribadi menilai sulit untuk menghadirkan sikap optimisme di publik ketika DPR nampak masih dalam genggaman kekuasaan orang-orang yang rentan disibukkan oleh masalah-masalah. Sebab, fungsi sebagai wakil rakyat praktis tak akan banyak dituangkan dalam kerja-kerja pokok DPR, karena kesibukkan mengurusi masalah yang melibatkan diri anggota dan pimpinan DPR.
"Kepercayaan publik akan kian anjlok dengan kelambanan respons DPR mendorong perubahan dan Golkar menjadi salah satu yang menjadi pemicu kelambanan tersebut," ujar Lucius.
DPR RI resmi melantik Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR RI masa jabatan 2014-2019. Pelantikan tersebut dipandu langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika