REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain menarik Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), Partai Golkar juga bakal menarik dari Panita Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencana partai berlambang Pohon Beringin itu ditentang oleh Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi.

Dia meminta agar Golkar tidak mencabut diri dari pansus sebelum adanya keputusan rekomendasi dari hasil kerja pansus tersebut. "Jangan sesuka hati, yang mulai hari harus mengakhiri dengan baik-baik, lihat fraksi yang lain. Jangan mengancam-ancam, itu tidak baik, meski dia fraksi partai besar," kata Politikus Partai Nasdem itu, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).

Taufiqulhadi menambahkan, Fraksi Golkar juga tidak bisa meminta agar Pansus Hak Angket KPK yang sudah bekerja dihentikan. Karena mereka juga, kata dia, harus melihat seluruh pandangan fraksi yang tergabung dalam Pansus Hak Angket KPK.

Kalau mayoritas anggota memandang Pansus Hak Angket KPK diakhiri, maka harus diakhiri. "Tapi sebaliknya kalau katakan kita maju terus, kita akan maju lagi," jelas wakil ketua Pansus Hak Angket KPK itu.

Apalagi, lanjut Taufiqulhadi, hingga detik ini belum ada satu pun anggota pun yang secara resmi mengundurkan diri dari Pansus Hak Angket KPK. Selain itu tidak ada jaminan Pansus Hak Angket KPK itu dapat selesai pada masa sidang sekarang ini. Sementara, Fraksi Golkar meminta agar Pansus Hak Angket KPK harus rampung pada masa sidang sekarang.

Sebelumnya Fraksi Partai Golkar telah menyelenggarakan rapat pleno beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan, Airlangga menegaskan bahwa dirinya menginginkan agar kerja Pansus Hak Angket KPK segera diakhiri.

Menurutnya, salah satu alasannya adalah karena sudah tiga kali berturut-turut masa sidang, maka ini sudah harus mengambil kesimpulan. "Salah satu yang menjadi target adalah terkait dengan Pansus KPK untuk segera diselesaikan," tegas Airlangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika