REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menilai ada pihak yang ingin mengecilkan posisi Hanura, menjelang verifikasi partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan membuat konflik internal. Hal ini terkait dengan aksi sepihak pemecatan sejumlah pihak terhadap OSO.
"Dalam suasana jelang verifikasi parpol, ada niat orang-orang tertentu ingin mengecilkan Hanura. Dan kalau mereka gagal, mereka akan pindah ke partai lain," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/1).
Dia mengatakan Partai Hanura akan bersikap tegas terhadap kader-kader yang hendak merusak partai dengan memicu konflik internal, yaitu mengambil langkah pemecatan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu menilai tidak ada alasan untuk mempertahankan orang yang telah merusak marwah partai sehingga pemecatan merupakan langkah tepat.
"Sederhana saja, saya yang mundur atau mereka berhenti. Segera saya umumkan siapa saja yang akan dipecat," ujarnya.
Oesman Sapta sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto yang memintanya agar mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dalam menyelesaikan kisruh tersebut. Dia tidak mempermasalahkan ada kabar yang beredar bahwa Wiranto akan menduduki jabatan Ketum Hanura dan dirinya mempersilahkan.
"Boleh saja Wiranto jadi Ketum Hanura, tidak perlu ribut-ribut. Kalau Wiranto mau jadi Ketum lagi, saya kasih," katanya.
Dia menceritakan dulu Wiranto memintanya langsung untuk menjadi Ketum Hanura sehingga kalau sekarang Wiranto ingin jabatan tersebut maka dia tidak mempersoalkannya. Bahkan Oesman Sapta berharap kalaupun menjadi Ketum Hanura kembali, Wiranto bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di Pemilu 2019.
Sebelumnya, Oesman Sapta mendapatkan mosi tidak percaya dari sejumlah pengurus DPD dan DPC Partai Hanura dan hendak dilengserkan dari kursi ketua umum. Namun di sisi lain, Oesman Sapta telah memutuskan akan memecat Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding yang dinilai tidak cakap menjalankan tugasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika