REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, ketika Indonesia sedang mengalami krisis kekurangan anggaran maka harus meminta bantuan IMF. Namun menurutnya, masuknya IMF ke Indonesia justru membuat kebijakan ekonomi menjadi salah kaprah. Sebab, ketika itu IMF tiba-tiba melakukan liberalisasi ekonomi Indonesia.

Sekitar 20 tahun lalu Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent (LoI) atau kesepakatan bantuan dana dari Dana Moneter Internasional (IMF). Bantuan dana ini digunakan untuk mengatasi persoalan krisis yang ketika itu melanda Indonesia.

"Boleh dikatakan terjadi kesalahan kebijakan termasuk IMF, karena tiba-tiba meliberalisasi ekonomi kita yang waktu itu tidak siap," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (16/1).

Jusuf Kalla mengatakan, kesalahan utama pada waktu itu yakni menjamin semua perbankan. Akibatnya keuangan negara terlalu banyak diserap untuk merehabilitasi perbankan sehingga terjadi krisis ekonomi yang lebih dalam.

Menurut Jusuf Kalla, kesalahan tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah. Sehingga pada akhirnya sekarang jika ada masalah perbankan maka menjadi tanggung jawab pemegang saham, bukan Bank Indonesia maupun pemerintah.

"Pelajaran yang kita peroleh pada krisis kita dulu itu kenapa kita besar sekali masalahnya, karena kita menjamin semua yang rusak-rusak itu," kata Jusuf Kalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika