REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, gizi buruk dan wabah campak yang melanda Kabupaten Asmat, Papua disebabkan oleh persoalan kemiskinan. Oleh karena itu, dia meminta agar APBD Papua digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Gizi buruk terjadi antara lain karena soal kemiskinan, sumber daya alam, dan kebiasaan, jadi banyak hal yang mesti diubah," ujar Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (16/1).

Jusuf Kalla mengatakan, APBD Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan provinsi lainnya. Adapun, pada 2017 Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 56,85 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari DIPA (Daftar Isian Pelaksaan Anggaran) Kementerian/Lembaga atau Satker sebesar Rp 13,68 triliun, serta DIPA Transfer ke Daerah, dan Dana Desa mencapai Rp 43,17 triliun. Dengan anggaran yang besar tersebut, Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah setempat dapat memanfaatkannya secara efektif mengatasi persoalan wabah tersebut.

"Jadi yang pertama ialah bagaimana pejabat di daerah lebih efektif bekerja melihat (persoalan gizi buruk dan wabah campak), tugas pokok yang pertama pemerintah daerah harus betul-betul efektif," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla memastikan, pemerintah pusat telah mengirim bantuan untuk mengatasi persoalan wabah campak dan gizi buruk di Asmat. Tak hanya itu, pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga telah mengirimkan Satgas kesehatan untuk membantu masyarakat Asmat.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyebutkan, sebanyak 59 balita di Kabupaten Asmat meninggal dunia karena terkena campak. Kematian balita ini terjadi di enam distrik yang masuk di Kabupaten Asmat.

Kejadian ini lebih banyak disebabkan kondisi derajat kesehatan masyarakat yang menurun akibat rendahnya asupan gizi maupun rendahnya imunisasi campak. Sebenarnya pada 2015, imunisasi yang dilakukan di Kabupaten Asmat mencapai 110 persen, tetapi dua tahun terakhir menurun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika